Putu DPR Minta Pemerintah Bangun Konsep Blueprint Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

"Dan, ada yang diperkerjakan tidak sesuai. Oleh karena itu, saya menyarankan agar pemerintah harus bersikap tegas dan mendata kembali agensi (P3MI) yang bermasalah. Cabut izinnya dan berikan hukum yang setimpal," ujar Putu.

Lebih lanjut, Putu menyampaikan dirinya dapat masukan dari berbagai perwakilan Indonesia di berbagai negara. Hal itu terkait anggaran pemulangan pekerja migran Indonesia yang tak mencukupi. Dengan demikian, menurutnya diperlukan penganggaran yang komprehensif untuk shelter, denda dan pemulangan kembali WNI ke Indonesia yang mengalami TPPO.

Kemudian, Putu berharap agar penegak hukum bisa terus bekerja keras menggagalkan TPPO keluar negeri. Begitu juga menurutnya pihak Imigrasi dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang harus terus mengawal ketat para pahlawan devisa negara itu.

Bagi dia, BKSAP juga sangat penting punya peranan mengawal para PMI. Alasannya karena fungsi BKSAP membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain.

Dia bilang, hubungan itu baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain.

"Jadi, tugas kami bukan hanya membina hubungan bilateral saja, tetapi juga harus menjaga harkat dan martabat bangsa dengan mengawal pemberian perlindungan kepada warga negara di luar negeri tak terkecuali pekerja imigran. Karena pekerja imigran Indonesia adalah pahlawan devisa negara," ujar Putu.