Mendikdasmen Sebut Sekolah Rakyat Butuh 60 Ribu Guru dan Ada 2 Kurikulum

Jakarta, VIVA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu'ti mengaku membutuhkan 60 ribu guru untuk mengajar di sekolah rakyat. Pihak Kemendikdasmen akan melakukan rekrutmen guru untuk mengajar di sekolah rakyat.

"Tadi disampaikan 60 ribu guru kebutuhannya. Nanti mendistribusikan guru yang sudah ada atau rekrutmen baru, nanti masih proses yang panjang," kata Abdul Mu'ti kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 10 Maret 2025.

Selain itu, Abdul Mu'ti menjelaskan ada dua skema kurikulum untuk sekolah rakyat. Pertama, kurikulum sekolah unggul yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

Kemudian yang kedua, kurikulum merdeka yang saat ini diterapkan di sekolah-sekolah.

"Kalau sekolah unggul kan standar internasional kan, yang Sekolah Unggul Garuda itu. Tapi kalau kurikulum kami ya sama dengan yang berlaku di Indonesia saat ini," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, memperkirakan Sekolah Rakyat yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, akan dibuka pada bulan Juli 2025. Sekolah Rakyat juga akan berdiri dengan konsep asrama. Targetnya adalah anak-anak dari kelompok ekonomi terbawah di Indonesia.

Mereka juga akan diberikan fasilitas pendidikan gratis, makan, seragam, hingga asrama tanpa dipungut biaya sepeser pun.

“Ya jelas, kalau gratis pasti. Sekolah gratis 100 persen. Seragam-seragamnya, terus kemudian itu semua,” ujar menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu kepada wartawan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 10 Maret 2025.

Ia menambahkan, bahwa pendaftaran Sekolah Rakyat diperkirakan akan dibuka dalam tiga bulan ke depan. Sementara proses seleksi sudah mulai disiapkan bulan ini atau awal bulan depan.

“Diharapkan ya akhir bulan ini atau bulan depan sudah dimulai. Tapi sekarang kita sedang matangkan timnya,” jelasnya.

Sistem seleksi akan dilakukan secara ketat, dimulai dengan pemilihan calon siswa dari Desil 1-2 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN). Setelah itu, siswa harus menjalani tes akademik untuk memastikan mereka memiliki minat dan kemampuan belajar.

“Yang pertama tentu yang berada di Desil 1-2. Dari DTSN yang terbaru itu. Nah dari situ nanti kemudian ada tes akademik lanjutan setelah mereka berada di Desil itu,” tambahnya.