KPAI Tetap Pendirian Kebijakan Barak Militer Dedi Mulyadi Harus Dihentikan Agar Dievaluasi
- Disdik Purwakarta
Jakarta, VIVA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, tetap berpendirian bahwa kebijakan barak militer bagi anak-anak nakal yang diberlakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, harus dievaluasi dan dihentikan.
"Kita kan sudah menyampaikan hasil pengawasan kemarin kepada pemerintah daerah. Dan hasil pengawasan kita itu pertama agar program ini untuk sementara dihentikan sampai dilakukan evaluasi terutama terkait regulasi," ujar Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 26 Mei 2025.
Jasra menjelaskan, surat edaran Dedi Mulyadi berpotensi melanggar hak anak. Jasra menyebut dalam UU Perlindungan Anak, tak ada pengkategorian anak nakal.
"Karena penyebutan anak nakal dan seterusnya itu tidak kita kenal dalam UU Perlindungan Anak. Yang ada adalah anak-anak dalam perlindungan khusus. Itu satu," kata dia.
Di sisi lain, KPAI mengaku sudah meninjau langsung penerapan sarana dan prasarana di barak militer. Hasilnya jelas Patra, masih ditemukan fasilitas yang berbeda antara satu barak dan lainnya.
"Kita melihat dari sisi pelatih gitu ya. Karena bagaimanapun juga melatih anak itu berbeda dengan melatih militer. Jadi perspektif pelindung anak itu harus ada. Dan bahkan kita dorong harus ada safe child guarding ya. Bagaimana etika berhadapan dengan anak, bagaimana berkomunikasi dengan anak, bagaimana memahami anak adalah anak. Nah itu yang perlu perspektif ini yang perlu kita dorong," kata Jasra.
Pihak KPAI juga meminta lembaga-lembaga yang memberikan perlindungan anak untuk evaluasi, seperti sekolah hingga rumah rehat. Jasra mengatakan, ada lembaga yang memberi fasilitas untuk melatih anak-anak, apakah program tersebut dinilai tidak efektif.
"Apakah ini selama ini tidak efektif lembaga-lembaga tersebut? Yang itu kan dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah kami tentu ingin ada hal ini dievaluasi dilakukan agar ada ketransparanan gitu ya. Baik dari sisi SDM, anggaran, maupun dukungan lainnya," ujar Jasra.
"Nah oleh sebab itu teman-teman, hal yang perlu kami menjadi perhatian kami adalah karena satu angkatan ini sudah jalan, kami pengin evaluasi dari perubahan pelaku anak ini," pungkasnya.