Mengenal Lokataru Foundation, Organisasi HAM yang Direkturnya Ditangkap Polisi

Jakarta, VIVA – Penangkapan Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen atau Pedro, oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Senin malam 1 September 2025 sekitar pukul 22.45 WIB, tengah menjadi sorotan di media sosial. 

Informasi ini pertama kali mencuat lewat unggahan akun resmi Instagram @lokatarufoundation yang menyebut penangkapan dilakukan secara paksa dan tanpa penjelasan jelas.

Dalam unggahan itu tertulis, “Alerta! Alerta! Alerta! Direktur Lokataru Foundation Delpedro Marhaen dijemput paksa oleh Polda Metro Jaya tanpa ada penjelasan!”. Disebutkan pula bahwa aparat datang menggunakan kendaraan putih dan tidak menunjukkan surat penangkapan resmi.

Polisi Buka Suara Soal Penangkapan

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam, membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, langkah ini dilakukan setelah penyidik mengumpulkan keterangan sejumlah saksi serta barang bukti yang dianggap cukup.

Pedro diduga terlibat dalam tindak pidana penghasutan dengan menyebarkan informasi bohong yang memicu keresahan di masyarakat. Ia juga dituduh merekrut hingga memperalat pelajar dan anak-anak untuk terlibat dalam aksi unjuk rasa yang berujung ricuh.

Sekilas Tentang Lokataru Foundation

Nama Lokataru Foundation ikut menjadi sorotan setelah peristiwa ini. Organisasi nirlaba ini dikenal bergerak di bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM). “Lokataru” sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti “pohon ide universal.”

Didirikan pada Mei 2017, Lokataru lahir dari gagasan sejumlah aktivis HAM, di antaranya Haris Azhar, Eryanto Nugroho, Sri Suparyati, Nurkholis Hidayat, Atnike Sigiro, Iwan Nurdin, dan Mufti Makarim.

Sejak berdiri, Lokataru membawa misi mendorong akuntabilitas HAM baik di lembaga publik maupun swasta, dengan fokus pada riset, advokasi, hingga penguatan kapasitas masyarakat sipil.

Program Kerja Lokataru Foundation

Untuk menjalankan misinya, Lokataru merancang empat program utama:

Riset
Menggali isu-isu publik, terutama terkait kelompok marjinal, dengan metodologi berbasis kebutuhan masyarakat.
 

Advokasi
Menyebarluaskan hasil riset agar bisa mendorong kebijakan publik yang lebih adil dan berpihak pada masyarakat.
 

Lokademia
Menjadi wadah pembelajaran alternatif yang membekali masyarakat sipil dengan pengetahuan riset, kampanye, hingga strategi pengorganisasian isu.
 

Kerja Kolaboratif
Membangun sinergi dengan kelompok masyarakat sipil, akademisi, hingga sektor swasta untuk memperkuat penegakan HAM.