Ahmad Yohan DPR Optimis Swasembada Pangan Bisa Terealisasi 2027, Ini Alasannya

Jakarta, VIVA – Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan program swasembada pangan bisa terealisasi di era pemerintahannya. Dari elite Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) optimis dengan target swasembada pangan.

Politikus PAN yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan mendukung langkah Menteri Koordinator Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan yang mendorong terbitnya Peraturan Presiden atau Perpres soal pembangunan dan pemeliharaan irigasi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Yohan meyakini dengan kebijakan tersebut dan lainnya soal pangan maka target swasembada bisa terwujud pada 2017. Dia menyebut sejumlah kebijakan pemerintah terkait pangan seperti kenaikan harga pembelian petani (HPP) gabah, dan pemangkasan alur distribusi pupuk subsidi.

Dia menuturkan pemerintahan Prabowo sejauh ini sudah banyak melakukan terobosan demi ketahanan, dan swasembada pangan. 

"Sebut saja, HPP gabah naik, alur distirubusi pupuk subsidi dipangkas, lalu pembangunan irigasi akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Melihat semua itu, kami optimistis target swasembada pangan bisa terwujud,” kata Yohan, dalam keterangannya, Minggu, 5 Januari 2025.

Yohan menyinggung soal irigasi yang selama banyak rusak. Bahkan, kata dia, ada sawah yang tidak memiliki irigasi, karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah.

Bagi dia, inisiatif pemerintah pusat mengambil alih tanggung jawab ini patut diapresiasi. 

"Bukan hanya meringankan bupati dan gubernur. Tapi, juga mempercepat terwujudnya ketahanan dan swasembada pangan,” tutur Presidium Majelis Nasional Korps Alumni HMI (MN KAHMI) itu.

Pun, dia menjelaskan, DPR akan mengawasi kebijakan tersebut agar bisa terealisasi dengan baik. Menurut Yohan, jangan sampai niat baik dan keseriusan pemerintah untuk mewujudkan ketahanan serta swasembada pangan jadi tak berjalan karena pelaksanaannya yang tak maksimal.

“Komisi IV DPR akan mengawal, mengawasi, dan memastikan pembangunan dan pemeliharan irigasi oleh pemerintah pusat terlaksana dengan maksimal dan tidak ada yang diselewengkan. Masyarakat juga silahkan ikut mengawasi, kalau ada temuan-temuan penyelewengan sampaikan ke kami,” jelas Anggota DPR dari dapil NTT itu.

Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan memastikan Presiden Prabowo akan segera meneken Perpres yang mengatur pemerintah pusat diperbolehkan untuk membangun dan memelihara irigasi di sejumlah daerah.