Ribuan Polisi dan TNI Siaga Jelang Aksi BEM UI Kepung Gedung DPR, Pengalihan Arus Situasional
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Jakarta, VIVA – Kawasan Senayan diprediksi memanas siang ini. Ribuan aparat gabungan dari Polri, TNI, hingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disiagakan untuk mengawal aksi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di depan Gedung DPR RI, Senin, 6 Oktober 2025.
Aksi yang bertajuk Rapat Dengar Pendapat Warga (RDPW) itu dijadwalkan mulai pukul 13.00 WIB. Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus dikabarkan bakal turun ke jalan membawa aspirasi mereka terkait isu demokrasi dan kebijakan publik.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Polisi Susatyo Purnomo Condro mengatakan, total 2.013 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga jalannya aksi agar tetap kondusif.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro
- ANTARA/HO-Polres Metro Jakarta Pusat
“Total kekuatan pengamanan 2.013 personel,” ujar Susatyo.
Ribuan personel ini disebar di sejumlah titik rawan di kawasan Senayan dan sekitarnya. Tidak hanya fokus di depan Gedung DPR RI, aparat juga disiagakan di beberapa lokasi lain yang diperkirakan menjadi titik kumpul massa.
Berdasarkan data kepolisian, ada tiga aksi lain yang juga digelar hari ini oleh berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat.
Pertama, di Pospol Merdeka Barat, tempat BEM Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) akan menyampaikan aspirasinya. Kedua, di Kantor Badan Gizi Nasional, Kebon Sirih, yang akan diisi aksi oleh Asosiasi Cendekia Muda Indonesia.
Dan ketiga, di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, di mana BEM Fakultas Hukum dan FISIP Universitas Ibnu Chaldun Jakarta berencana menggelar unjuk rasa. Susatyo menegaskan seluruh personel pengamanan tidak dilengkapi senjata api, dan hanya dibekali alat pengendalian massa standar.
“Kami imbau peserta aksi tetap santun, tertib, dan tidak terpancing provokasi,” kata dia.
Selain menyiagakan ribuan personel, polisi juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Jalan Gatot Subroto dan kompleks DPR RI. Pengendara yang melintas diimbau menghindari kawasan tersebut karena potensi kepadatan arus lalu lintas cukup tinggi. Namun, pengalihan arus bersifat situasional.
RUU Kepariwisataan Disahkan DPR jadi Undang-Undang
Komisi VI DPR jelaskan RUU tersebut dibutuhkan agar pembangunan pariwisata dilaksanakan secara lebih inklusif berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung kepada warga
