Dicecar DPR Soal Anggaran Pendidikan Tak Sampai 20%, Sri Mulyani Beberkan Penyebabnya

Menurutnya, praktik seperti itu jelas bertentangan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan dalam pengelolaan anggaran. Dia menegaskan, langkah membelanjakan puluhan triliun rupiah dalam waktu singkat di akhir tahun anggaran, merupakan cara yang tidak sehat dan bertanggung jawab.

Karenanya, Menkeu memastikan bahwa pihaknya akan terus berupaya menyeimbangkan, antara kewajiban konstitusional memenuhi 20 persen anggaran pendidikan sekaligus berupaya menjaga kualitas serta tata kelola belanja. Menurutnya, mekanisme penganggaran juga harus dikaji secara matang, supaya tidak hanya memenuhi unsur angka melainkan juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas.

"Jadi memang ini mekanismenya. Karena kami juga berpikir terus tentang bagaimana di satu sisi mengikuti undang-undang dasar, dan di sisi lain Pak Dolfie minta kualitas belanjanya harus bagus, tata kelola bagus, dan segala macamnya efisien," ujarnya.