Udara Ibu Kota Makin Bahaya
- Instagram/@jakarta_aqi
Ia juga akan mendorong urban farming dengan melakukan pengadaan tanaman berdaya serap polutan tinggi pada sarana dan prasarana publik di seluruh wilayah ibu kota. Termasuk gedung sekolah, fasilitas publik, gelanggang olahraga, dan fasilitas kesehatan. Anies berjanji akan menyiapkan tanaman dengan daya serap karbon tinggi dan akan dibagikan secara gratis pada masyarakat.
Untuk industri, Pemprov DKI akan memasang alat monitoring untuk menilai buangan asap industri, juga melakukan pemasangan alat pengendali kualitas udara pada semua cerobong industri. Dan terakhir, DKI akan merintis peralihan ke energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dengan perbanyak penggunaan solar panel dengan memasangnya pada gedung gedung, termasuk gedung pemerintah daerah, gedung sekolah, fasilitas kesehatan.
Bagi Walhi, apa yang dipaparkan Gubernur DKI dengan serangkaian rencana bukan hal yang tak mungkin. Tapi Walhi menyarankan agar hal-hal tersebut dilakukan secara simultan karena semua instrumen harus saling mengait. Misalnya, untuk memaksa warga menggunakan transportasi umum, Dwi Sawung menyarankan agar Pemprov DKI menggratiskan angkutan publik sehingga masyarakat semakin tertarik.
Ia juga menyarankan agar sepeda motor juga diberlakukan ganjil genap. Menurutnya, memaksa orang untuk pindah ke transportasi publik harus diikuti dengan layanan yang memadai sehingga publik pindah dengan suka rela. "Bahkan, kalau sampai ekstrem itu pemerintah provinsi atau gubernur bisa menerapkan benar-benar tidak boleh ada kendaraan pribadi dengan alasan perbaikan udara di Jakarta ini," ujarnya.
Untuk Industri Dwi meminta pemerintah mengetatkan pengawasan. Pemerintah, menurutnya harus menilai juga sisi ekonomis. Misalnya dalam penggunaan batu bara yang selama ini disebut lebih murah untuk pembiayaan. Menurut Walhi, hal tersebut benar jika dilihat dari sisi produsen, namun salah jika dihitung dari pemerintah. Sebab, kalau dibandingkan dengan dampak kesehatan yang ditimbulkan dari pencemaran udara, sebenarnya masyarakat yang dirugikan dari segi kesehatan. Bahkan, kalau mau lihat dari sisi ekonomi, BPJS sekarang mengalami defisit yang tidak sedikit.
Saat ini, menurut Dwi, yang terpenting adalah memetakan sumber-sumbernya, kemudian menyelesaikan sumber-sumber masalah itu. "Tidak bisa kita menjawab masalah pencemaran udara itu dengan cara-cara instan, misalnya dengan hujan buatan, itu sebenarnya bisa saja, tapi kan itu tidak alami dan tidak dapat bertahan lama, percuma juga jadinya," kata Dwi.