Isu Pelanggaran HAM di Tiongkok jadi Sorotan Komunitas Tibet di Selandia Baru

Tidak hanya itu, Tiongkok juga didesak untuk mengakhiri kebijakan opresifnya yang menyasar anak-anak Tibet dan mengakhiri sistem asrama dan pra-sekolah yang memisahkan sekitar satu juta anak-anak Tibet dari keluarga mereka karena penyangkalan terhadap hak-hak budaya, agama, dan bahasa mereka.

Tiongkok juga diminta menghentikan campur tangan dalam pemilihan dan pelantikan pemimpin Buddha Tibet, termasuk calon Dalai Lama.  Penentuan pemimpin Buddha Tibet harus ditentukan sepenuhnya oleh rakyat Tibet, sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional, tanpa campur tangan Pemerintah Tiongkok. Tiongkok juga didesak segera membebaskan tahanan politik termuda di dunia Yang Mulia Panchen Lama ke-11 dan semua tahanan hati nurani lainnya. 

Tuntutan lainnyaa, Tiongkok diminta untuk mencabut atau mengubah ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana mereka yang melanggar hak-hak tahanan atas peradilan yang adil, dan secara rutin digunakan untuk menangkap warga Tibet yang secara damai menjalankan hak asasi mereka dengan kedok ‘separatisme’ dan kejahatan Keamanan Negara lainnya.

Asosiasi Tibet Auckland menuduh bahwa penindasan politik, diskriminasi sosial, marginalisasi ekonomi, perusakan lingkungan dan asimilasi budaya adalah kenyataan yang terjadi di Tibet saat ini.

Kampanye 'Sinisisasi' Tiongkok di Tibet terus meningkat dengan adanya sekolah asrama bergaya kolonial yang dikelola negara yang menampung hampir satu juta anak-anak Tibet yang terpaksa berpisah dari orang tua mereka, sementara pembatasan bahasa Tibet di sekolah-sekolah dan di seluruh biara bertujuan untuk melemahkan dan pada akhirnya menghapus bahasa Tibet yang merupakan  identitas budaya dan agama, kata komunitas Tibet.

Berdasarkan laporan dari Citizen Lab yang berbasis di Toronto, antara tahun 2016 dan 2022, polisi Tiongkok telah mengumpulkan sekitar 1,2 juta sampel DNA warga Tibet yang berusia lima tahun untuk memerangi 'kejahatan' dan 'stabilitas sosial' di wilayah tersebut, sementara rezim Komunis  juga meminta informasi biometrik dari warga Tibet di wilayah lain di Tibet seperti catatan DNA dan IRIS dengan dalih untuk meneliti penyakit ketinggian dan mempelajari keturunan laki-laki. 

Tindakan ini secara diam-diam dirancang untuk mengintensifkan pengawasan politik terhadap warga Tibet, menurut Citizen Lab. Setidaknya 159 warga Tibet telah melakukan aksi bakar diri sejak tahun 2009 sebagai bentuk protes politik, menurut laporan.