Anggarkan Rp250 Miliar Kemenhub Subsidi Sistem Transportasi Lima Kota
- VIVA / Cahyo Edi (Yogyakarta)
VIVA – Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengungkapkan akan memberikan subsidi sistem transportasi di lima kota di Indonesia pada 2020. Hal itu karena sistem buy the service bakal diterapkan di lima kota tersebut.Â
Budi mengatakan, pemberian subsidi ke angkutan massal mempertimbangkan biaya ekonomi dan daya beli masyarakat. Ke depan, setelah sistem transportasi di kota tersebut berjalan, subsidi selanjutnya akan dialihkan ke kota lain yang mengalami kemacetan.
"Bentuk uang, jadi pembelian bus kita hilangkan, kita gunakan buy the service," katanya ditemui di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu 15 September 2019.Â
Budi mengemukakan, setiap kota akan dialokasikan subsidinya sebesar Rp50 miliar untuk mengurangi tarif yang seharusnya dibayar masyarakat. Dia mencontohkan, kalau tarif angkutan massal yang seharusnya Rp10 ribu bisa dipangkas jadi Rp5 ribu melalui skema tersebut.
"Nah, Rp5 ribu yang kita subsidi ke pemda untuk diberikan kepada masing-masing (sistem transportasi). Lalu, bisa juga tender operator, ditender, yang penting dapat subsidi tapi kita tarifnya sesuai dengan masyarakat. (Alokasinya) Rp250 miliar di lima kota," tuturnya.Â
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, menambahkan, lima daerah yang akan diterapkan skema buy the service itu antara lain adalah Solo, Yogyakarta, Palembang, Medan, dan Denpasar. Hal itu sudah disepakati dalam anggaran Kemenhub pada 2020.
Budi mengatakan, pihaknya juga sudah melakukan survei dan kurasi dengan pemerintah kota setempat. Secara konsep, dia menegaskan, pemerintah sudah siap.
"Tinggal mungkin nanti lelang tidak mengikat antara bulan November dengan Desember. Masuk ke anggaran Kemenhub satu kota Rp50 miliar. Untuk angkutan umum, jadi kita akan memperbaiki sarana dan prasarana angkutan kotanya," ucapnya.
Kemenhub Gelar Kampanye Keselamatan Pelayaran Bagi Para Nelayan
Kampanye keselamatan pelayaran ini digelar untuk memastikan setiap kapal di bawah GT 7 dilengkapi dengan dokumen status hukum dan alat keselamatan yang memadai.
