Refleksi Kinerja Sektor Pertanian dan Tantangan Jokowi Jilid II
VIVA – Presiden Joko Widodo di berbagai kesempatan menegaskan bahwa masa depan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh tiga sektor strategis. Ketiganya menjadi ajang kompetisi global yang memengaruhi geopolitik internasional, yakni sektor pangan, sektor energi dan sumber daya air.
Tidak mengherankan, dalam visi misi Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK tahun 2014-2019, menempatkan swasembada dan ketahanan pangan menjadi prioritas pembangunan.
Dengan jumlah penduduk sekitar 260 juta jiwa, Indonesia merupakan pasar yang demikian besar dan menjadi incaran negara lain. Terutama di sektor yang menjadi kebutuhan pokok rakyat yang harus dipenuhi.
Faktor inilah dinilai yang meletakkan Indonesia dalam arus kompetetisi global. Agar mampu mandiri dan memiliki ketahanan pangan yang kuat agar tidak tergantung dalam hal pangan dari negara lain.
Namun, berbagai sengkarut persoalan yang membelit sektor pangan Indonesia sejak dahulu menjadi bagian dari problema yang harus mampu diurai di tengah potensi besar negara ini untuk berdiri tegak di sektor pertanian.
Problema tersebut mulai dari perubahan iklim yang ekstrem, produktivitas yang rendah, tata niaga pangan yang belum terintegrasi, serta mafia dan kartel pangan yang masih menguasai pasar pangan Indonesia.
Menurut pemerhati kedaulatan pangan Prof Tjipta Lesmana, di era kabinet kerja jilid 1 (2014-2019), apa yang telah dilakukan Andi Amran Sulaiman sewaktu menjabat menteri pertanian dinilai dan sudah on the track.
Bagi Tjipta Lesmana, kinerja Kementerian Pertanian patut diapresiasi sebagai peletak awal pembangunan pertanian modern Indonesia. Kerja keras itu kini terbukti dengan mampunya Indonesia untuk menggejot produksi padi sehingga tak ada lagi keluar rekomendasi impor beras untuk sepanjang 2016.
Ada pun impor yang masuk di tahun 2016 adalah sisa impor yang disepakati di 2015 lalu. Sementara itu kata Tjipta, pada 2017 Indonesia tidak ada lagi impor beras, sedangkan di 2018, impor beras ada karena untuk mengantisipasi hajatan Pilpres. Di tahun 2019, indonesia sudah mampu memenuhi kebutuhan pangan 260 juta penduduk Indonesia.
"Apalagi prestasi yang ditorehkan ini dilakukan di tengah hantaman kondisi cuaca ekstrem seperti El Nino dan La Nina. Ini tidak main-main. Ini kerja nyata yang sangat patut diapresiasi”, ujar Tjipta dikutip dari keterangannya, Jumat 20 Desember 2019.
