PUPR Kontrak Massal 1.300 Proyek Infrastruktur Senilai Rp30 Triliun

VIVA – Presiden Joko Widodo mengapresiasi penandatanganan kurang lebih 1.300 kontrak kerja proyek-proyek infrastruktur nasional di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk tahun anggaran 2020. Total nilai kontrak ini disebut mencapai sekitar Rp30 triliun. 

Penandatanganan kontrak kerja dilakukan di sela acara peresmian terowongan Nanjung di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Rabu, 29 Januari 2020. Ada 100 perwakilan pihak yang terlibat disaksikan langsung oleh Presiden.

"Saya sangat menghargai dan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan. Artinya anggaran modal yang ada di Kementerian PU bisa dilaksanakan programnya dalam awal-awal tahun ini," ujar Jokowi di Jawa Barat, Rabu 29 Januari 2020.

Kementerian PUPR telah melakukan lelang pengerjaan dini sejak November 2019. Langkah tersebut ditempuh kementerian sebagai upaya mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur di awal tahun ini.

"Lelang itu lakukanlah seawal-awalnya, sedini mungkin, sehingga di awal Januari sudah bisa langsung kerja di lapangan. Akhirnya nanti akan kita dapatkan kualitas konstruksi bangunan yang baik. Tidak kita kejar-kejaran di akhir tahun. Ini yang sudah berjalan sangat lama dan ingin kita hilangkan," kata Presiden.

Untuk diketahui, Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR tahun 2020 tercatat mencapai Rp120 triliun. Kepala Negara mengatakan bahwa Kementerian PUPR merupakan salah satu kementerian dengan anggaran terbesar di mana anggaran yang ada akan digunakan untuk membangun infrastruktur Indonesia secara merata.

"Itu memang dipakai untuk pembangunan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote," tandasnya.

Sementara itu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan bahwa kontrak yang ditandatangani secara simbolis hari ini adalah 100 paket kontrak dengan nilai Rp4,8 triliun. Pelaksanaan tender dini itu telah dilaksanakan sejak 6 November 2019 hingga 29 Januari 2020.

"Sebagai simbol dari seluruh Indonesia sudah bekerja pada Januari ini sebesar 4,8 triliun rupiah," kata Basuki. 
 

Survei Indikator: 66,9 Persen Publik Tak Percaya Jokowi Palsukan Ijazah

Sebanyak 75,9 persen responden mengetahui kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, dan 66,9 persen percaya ijazah Jokowi asli

VIVA.co.id

27 Mei 2025