Bocoran Hasil Rapat Tertutup Erick Thohir soal Jiwasraya di DPR
- Instagram/erickthohir
VIVA – Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Erick Thohir berubah sikap usai rapat tertutup dengan Panitia Kerja Komisi VI DPR RI, terkait kepastian pembayaran dana nasabah PT Asuransi Jiwasraya yang dikatakannya akan mulai dilaksanakan pada Maret 2020.
Ditemui usai rapat tertutup di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu 29 Januari 2020, Erick membantah bahwa pembayaran tersebut akan dilakukan pada Maret. Sebab, pada bulan itu adalah masa penentuan langkah-langkah pembayaran yang akan disepakati bersama DPR.
"Saya tidak bilang begitu, pastikan namanya panja ada beberapa kali. Tetapi, paling tidak kemauan panja perlindungan kepada nasabah menjadi prioritas utama dan opsinya harus mulai jalan. Tentu, kami kementerian punya kemauan yang sama," tegasnya.
Karena itu, dia menegaskan, Maret adalah bulan di mana pemerintah dan DPR bisa memberikan kepastian bagi para nasabah Jiwasraya mengenai opsi-opsi yang akan ditetapkan terkait cara pembayaran dananya.
Dia pun mengakui, tidak bisa mendetailkan lebih lanjut opsi-opsi yang akan di ambil.
"Intinya, kalau terlalu detail itu bukan domain semua pihak, yang penting perlindungan nasabah dan langkah solutif untuk nasabah akan dilakukan, dan itu salah satunya di Maret. Yang penting, nasabah dapat kepastian, itu saja," tegasnya.
Sebelumnya, saat memberikan pemaparan pembuka pada rapat tertutup tersebut, Erick menegaskan, pemerintah akan mulai melakukan pembayaran dana nasabah Jiwasraya pada Maret 2020. Bahkan, dia mengaku hal itu bisa lebih cepat dilakukan bila opsi-opsi pembayaran telah disepakati bersama.
"Insya Allah kami dari jajaran Kementerian BUMN dan tim Jiwasraya sesuai saran yang disampaikan, kami akan berupaya menyelesaikan mulainya pembayaran awal di bulan, Insya Allah Maret akhir, tetapi kalau memang bisa lebih cepat akan coba kami lakukan," tegas Erick. (asp)
Kejagung Lelang 59 Bidang Tanah Milik Benny Tjokro, Nilainya Nyaris Rp19 Miliar!
Aset milik terpidana Benny Tjokrosaputro dilelang habis-habisan melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) oleh Kejagung. Total ada 59 bidang tanah yang nilainya nyaris Rp19 M
