Pemerintah Beri Sinyal Perpanjang Kontrak Feeeport Itu Salah
Jumat, 18 Desember 2015 - 11:55 WIB
Sumber :
- ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
VIVA.co.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah usai acara petitor di ruang pimpinan mengatakan bahwa pengalihan Freeport ke BUMN harus terwujudkan.
"Soal tanda tangan Pansus Freeport sudah beredar di beberapa partai, dan akan diajukan ke fraksi. Minimal tanda tangan di atas 50 persen lah," ujarnya, Jumat 18 Desember 2015.
Ia menambahkan, pemerintah seharusnya jangan memberi sinyal untuk perpanjang.
Baca Juga :
Banding Ditolak PTUN, OJK Tegaskan Pencabutan Izin Usaha Kresna Life Sudah Sesuai Prosedur
"Pemerintah ngasih sinyal-sinyal itu salah. Diam dulu, jangan ada pembicaraan sampai 2021, ntar baru bersuara gak bakalan diperpanjang," ucap polisi PKS ini.
Kapolri Sebut Proses Izin secara Online Permudah Penyelenggara Event, Ini 7 Lokasinya
Polri siap menerapkan persiapan izin online di kota-kota besar lain di Indonesia.
VIVA.co.id
24 Juni 2024
