Polemik Revisi PP 52 dan 53 Telekomunikasi Terus Berlanjut
- VIVA.co.id/Agus Tri Haryanto
Diingatkannya, jika pun nanti terjadi profit yang bertambah dari penerapan network sharing tidak selalu meningkatkan penerimaan negara lewat pajak. Jika revisi itu resmi diberlakukan, maka hanya beberapa operator seluler yang menanggung keuntungan dari adanya network sharing. Sebagian besar keuntungan tersebut nantinya justru bakal mengalir ke kantong perusahaan induk mereka di luar Indonesia, sehingga kontradiktif terhadap upaya tax amnesty.
Diungkapkannya, dalam pencatatan keuangan di Indonesia salah satunya yang banyak diakali adalah Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Di Indonesia, penarikan pajak ini berlak hanya jika sebuah perusahaan mengalami keuntungan.
“Laba perusahaan bisa di-create, mau untung atau rugi. Kalau kita menganut pajak dikenakan atas omzetnya, itu gampang ngawasin-nya. Tapi, karena kita basisnya profit, profit bisa di-create dan tampaknya merugi. Ini harus cermat melihatnya," ungkapnya.
Jangan Ada Kanibalisme di Industri Telekomunikasi
Berbagi jaringan atau network sharing bak dua sisi mata uang.
