Infrastruktur Kereta Semi Cepat Diminta Harus Tahan Lama
- VIVA.co.id/Maryadi
VIVA.co.id – Pemerintah mulai serius garap proyek kereta semi cepat. Namun prioritas utama yang harus dikedepankan dalam rencana pembangunan proyek kereta semi cepat adalah masalah keberlangsungan infrastrukturnya untuk waktu jangka panjang.
Demikian menurut Ketua Presidium Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Soegeng Poernomo. Jika pemerintah hanya berfokus pada seberapa efisien perbandingan daya angkut penumpang dan biaya konstruksinya, bagi Soegeng, hal itu memang masih sulit disetarakan.
"Mengenai seberapa mahalnya, sementara ini kan kalau dihitung antara jumlah penumpang dan biaya konstruksinya memang tidak akan memadai. Jadi yang harus diprioritaskan adalah bahwa infrastruktur kereta semi cepat ini harus dihitung untuk 100 tahun ke depan," kata Soegeng saat dihubungi VIVA.co.id, Rabu 19 Oktober 2016.
Soegeng mengatakan, jika moda transportasi kereta tidak dioptimalkan, maka hanya moda angkutan darat saja yang akan tetap diandalkan masyarakat. Sementara, moda angkutan darat yang ada saat ini sudah memiliki masalah efisiensi, seperti soal kemacetan dan meningkatnya polusi.
"Padahal di forum Copenhagen kan kita sudah berkomitmen untuk mengurangi CO2," ujarnya. Selain itu, sambung Soegeng, implementasi pembangunan kereta semi cepat ini merupakan upaya pemerintah dalam peralihan moda transportasi bagi masyarakat, agar beban moda angkutan darat yang kini memiliki banyak kendala seperti kemacetan dan polusi bisa berkurang.
Dirinya menilai, hal ini merupakan langkah penting yang harus didukung, demi mengefisiensikan moda transportasi baik untuk kepentingan masyarakat umum maupun kelancaran roda ekonomi.
"Kereta cepat atau semi cepat ini, tujuan utamanya adalah alih moda transportasi dari darat menuju penggunaan railway. Sehingga masalah yang di darat seperti kemacetan, pemborosan bahan bakar dan lain sebagainya, juga bisa dikurangi dengan peralihan moda transportasi ini," kata Soegeng.
(ren)
Kemenhub Gelar Kampanye Keselamatan Pelayaran Bagi Para Nelayan
Kampanye keselamatan pelayaran ini digelar untuk memastikan setiap kapal di bawah GT 7 dilengkapi dengan dokumen status hukum dan alat keselamatan yang memadai.
