Soal Kemacetan di Jalan Tol, BPJT Tak Mau Disalahkan
- mirror.co.uk
VIVA.co.id – Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Herry Trisaputra Zuna mengatakan, kemacetan yang kerap terjadi di sejumlah ruas tol dikarenakan volume kendaraan yang sudah melebihi kapasitas dari ruas-ruas tol tersebut.
"Seperti misalnya ruas Jakarta-Cikampek, itu macet karena volume kendaraannya besar. Kalau kapasitas satu lajur 23 ribu per jam dan per arah, walaupun kita punya empat lajur tapi kalau yang lewat 100 ribu kendaraan ya macet juga, enggak bisa kita hindari," kata Herry dalam sebuah diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat 16 Desember 2016.
Herry mengatakan, walaupun terdapat banyak kendala, namun penambahan kapasitas dari ruas-ruas jalan tol yang macet tersebut merupakan langkah utama yang harus dilakukan oleh pihaknya. "Makanya kita harus mengatasi kemacetan itu dengan menambah kapasitas. Walaupun selama pelaksanaannya memang pasti ada kendala," ujarnya.
Herry mengakui, selama hampir 20 tahun pemerintah dan pihak-pihak terkait memang tidak melakukan banyak hal guna mengatasi kemacetan akibat membeludaknya volume kendaraan yang melewati sejumlah ruas tol.
Oleh karena itu, seiring upaya penambahan kapasitas lajur yang kini sedang digenjot pihaknya, Herry menekankan kepada para operator jalan tol agar membuat aplikasi, untuk melaporkan kondisi-kondisi sejumlah ruas tol terkini secara berkala. Tujuannya, agar para pengguna jalan tol pun bisa memilih, apakah harus menggunakan jalan tol berdasarkan informasi terkini dari pihak operator tersebut.
"Maka tugasnya operator itu, mereka juga harus menginformasikan dengan gadget dan program-program, serta aplikasi lainnya untuk memberikan info mengenai kondisi tol tiap jam," kata Herry.
"Dan juga kepada para pengguna tol, silakan mempertimbangkan. Kalau akibat kemacetan ini dirasa sangat mengganggu, ya jangan masuk jalan tol."
(mus)
Kemenhub Gelar Kampanye Keselamatan Pelayaran Bagi Para Nelayan
Kampanye keselamatan pelayaran ini digelar untuk memastikan setiap kapal di bawah GT 7 dilengkapi dengan dokumen status hukum dan alat keselamatan yang memadai.
