Darmin: Pemangkasan APBN Buat Konsumsi Pemerintah Minus
- Istimewa
VIVA.co.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution tak memungkiri, pemangkasan anggaran di pertengahan tahun lalu, menjadi alasan utama konsumsi pemerintah terhadap geliat perekonomian sepanjang tahun lalu tidak teroptimalisasi dengan baik.
“Sehingga, mau tidak mau konsumsi pemerintahnya jadi minus,” kata Darmin, saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin 6 Februari 2017.
Badan Pusat Statistik mencatat, gelontoran belanja pemerintah tahun lalu hanya berdampak tipis terhadap pergerakan perekonomian nasional pada 2016. Berdasarkan data otoritas statistik, konsumsi pemerintah pada tahun lalu, justru minus 0,15 persen.
Meskipun konsumsi pemerintah di kuartal keempat berkontribusi lebih apabila dibandingkan dengan konsumsi pada kuartal III-2016, secara year on year dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, justru mencatatkan minus 4,05 persen.
Mantan Gubernur Bank Indonesia itu memandang, meskipun konsumsi pemerintah tidak bisa menjadi daya gedor yang signifikan terhadap perekonomian sepanjang tahun lalu, namun capaian tersebut dianggap lebih ideal di tengah ketidakpastian.
Darmin mengaku optimistis, dengan postur anggaran yang dirancang tahun ini, akan memiliki implikasi lebih terhadap perekonomian nasional. Terutama, dari gelontoran belanja pemerintah yang mampu meningkatkan daya beli masyarakat.
“APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sudah lebih normal. Konsumsi rumah tangga akan lebih baik. Kemudian investasi, bergabung dengan konsumsi pemerintah yang membaik,” jelasnya.
Pemerintah, ditegaskan mantan Direktur Jenderal Pajak itu, akan terus berupaya untuk mempertajam berbagai kebijakan yang sudah dikeluarkan. Misalnya, kebijakan di sektor manufaktur dan pariwisata, yang memiliki dampak berkelanjutan.
“Masih perlu penajaman kebijakan, sehingga pertumbuhannya bisa diusahakan lebih tinggi,” katanya. (asp)
Sri Mulyani Kasih Sinyal Efisiensi Anggaran Lanjut di APBN 2026
Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR dalam Rapat Kerja (Raker) dengan agenda Pembahasan Anggaran Sesuai Inpres No. 1/2025.
