Kemenhub: Ada 16 Titik Macet Jelang Lebaran
- ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
VIVA.co.id – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk meningkatkan persiapkan lalu lintas menjelang Lebaran.
"Sama-sama survei, terutama lokasi yang critical point seperti jembatan Cisomang itu kan perlu perhatian juga. Artinya jangan sampai ada muatan terlalu berat walaupun sudah bisa dilalui semua kendaraan," kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto Iskandar di Kantor Ditjen Bina Marga Jakarta pada Rabu, 5 April 2017. Ia pun telah berkoordinasi dengan kepala Korlantas dan Polri.
Menurut Pudji, koordinasi ini semata untuk membantu Polri mengatur kelancaran lalu lintas. Seperti Kementerian PUPR berkepentingan dalam pembangunan jalan tol yang layak untuk kelancaran arus lalu lintas selama perayaan Lebaran.
Saat ini, pembangunan sudah dalam progres yang positif. Tinggal diprospek dengan berkoordinasi dengan pihak terkait lain.
Sementara itu, untuk strategi mengurangi kemacetan, menurut Pudji, Ditjen Perhubungan Darat telah menyusun strategi rekayasa lalu lintas bersama Polri.
"Tugas pokoknya Polri, atas masukan dari Jasa Marga. Kalau di jalan tol, ada dari BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol), sehingga (kendaraan) bisa dialihkan sebelum terlalu padat. Bisa saja dialihkan 3, 4, 5 kilometer. Semua harus kami koordinasikan dengan baik," tuturnya.
Pudji menambahkan, titik kemacetan yang tercatat berjumlah 16. Titik utamanya biasa diukur dari pintu masuk dan keluar tol, seperti di Cikarang Utama. Sementara itu, jalur nasional, yang biasanya rutin menjadi titik kemacetan adalah lokasi strategis yang jadi pasar tumpah, lalu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), dan keluar masuk terminal.
"Tentunya sudah diantisipasi. Itu harus diatur. Saya rasa pemda keterlibatannya sudah mengatur itu semua. Kalau ada pasar tumpah bisa dibatasi, dan penyeberangan sudah diatur, tidak lagi seenaknya menyeberang," kata dia.
Kemenhub Gelar Kampanye Keselamatan Pelayaran Bagi Para Nelayan
Kampanye keselamatan pelayaran ini digelar untuk memastikan setiap kapal di bawah GT 7 dilengkapi dengan dokumen status hukum dan alat keselamatan yang memadai.
