Migran Watch Desak Jokowi Blacklist Apjati: Mereka Monopoli Penempatan PMI

Direktur Eksekutif Migrant Watch Aznil Tan
Sumber :
  • Istimewa

Jakarta – Sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Aksi Solidaritas Perjuangan Pekerja Migran Indonesia melakukan aksi, untuk menuntut Pemerintah menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di tanah air. 

Ijazah Capres-cawapres Dirahasiakan, KPU Bantah untuk Lindungi Jokowi

Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera memerintahkan Kementerian Tenaga Kerja mencabut Kepmen No. 260 tahun 2015 dan Kepmenaker No. 291 Tahun 2018 tentang Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) ke Arab Saudi larena bermasalah dan menghambat kerja PMI. 

“Presiden Jokowi harus segera perintahkan Menteri Tenaga Kerja untuk segera cabut moratorium atau Kepmen No. 260 Tahun 2015 dan Kepmenaker No. 291 Tahun 2018 tentang Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) ke Arab Saudi,” kata Aznil, di Jakarta, Jumat, 3 Agustus 2023. 

Kelakar Jokowi soal Ijazah SMA Gibran Digugat: Nanti Jan Ethes Dipermasalahkan

Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan

Photo :
  • VIVA/ Natania Longdong

Peraturan tersebut menurutnya sangat menyulitkan dan terkesan ingin memonopoli penempatan PMI, sekaligus merusak persaingan penempatan yang sehat dan melindungi. 

Jokowi: Saya Kenal Baik dengan Pak Purba, Mazhabnya Memang Berbeda dengan Bu Sri

“Bekerja adalah Hak Asasi Manusia (HAM) maka tidak ada satupun orang di muka bumi ini boleh melarangnya, dan tanpa ada lagi produk kebijakan kotor yang ingin memonopoli penempatan PMI dan merusak persaingan penempatan yang sehat dan melindungi," ungkapnya. 

Dia juga secara khusus meminta agar Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI), dimasukkan ke dalam daftar hitam dunia penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Aznil menuding APJATI  terlibat dalam upaya memonopoli penempatan PMI ke Arab Saudi. 

“Presiden Jokowi harus segera perintahkan Kepolisian dan Menteri Tenaga Kerja untuk menetapkan asosiasi APJATI sebagai daftar hitam dalam dunia penempatan PMI. SPSK Saudi sangat kental berbau pesanan dan pelaksanaannya dikuasai APJATI," pungkasnya.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani

Rosan: RI Bakal Ajukan Penawaran Kampung Haji ke Arab Saudi Akhir Oktober

Pemerintah Indonesia akan mengajukan penawaran secara resmi kepada Pemerintah Arab Saudi terkait proyek pembangunan kampung haji di Mekkah.

img_title
VIVA.co.id
16 September 2025