AS Minta 'Imbalan' Rp 8,1 Kuadriliun dari Hasil Penjualan Mineral Ukraina

VIVA Militer: Volodymyr Zelensky dan Donald Trump
Sumber :
  • AP/Julia Demaree Nikhinson

Washington, VIVA – Amerika Serikat (AS), meminta jatah 50 persen dari semua pendapatan Ukraina, yang diperoleh dari sumber daya mineral dan alam Kiev. Permintaan ini disampaikan oleh pejabat AS sebagai bentuk 'imbalan' atas dukungan militer Washington ke Ukraina.

Tarif Impor Baru Trump Berlaku per 7 Agustus

Pada hari Jumat, 21 Februari 2025, Presiden Donald Trump mengatakan bahwa Washington dan Kiev hampir mencapai kesepakatan.

"Saya pikir kita cukup dekat (dengan kesepakatan imbalan). Saya pikir mereka (Ukraina) menginginkannya. Mereka merasa senang tentang (imbalan) itu. Itu penting, jika mereka menginginkannya, maka kita tetap (mendukung) mereka," kata Trump, dikutip dari EuroNews, Senin 24 Februari 2025.

Airlangga Sebut Tembaga RI Masuk AS Bebas Tarif, Ini Alasannya

Pidato Donald Trump usai dilantik sebagai Presiden ke 47 AS

Photo :
  • Tangkapan layar

Namun, tanggapan Trump sangat kontras dengan pernyataan Zelensky sebelumnya, ketika dia mengatakan, "Saya tidak bisa menjual Ukraina, dan menolak untuk menandatangani kesepakatan tersebut."

BPS: AS Sumbang Surplus Neraca Perdagangan Terbesar RI di Semester I-2025

Diketahui, tuntutan Washington berkisar US$ 500 miliar (Rp 8,1 kuadriliun) dari kekayaan mineral Ukraina.

Namun, imbalan itu ditolak oleh Zelensky dengan alasan bahwa AS tidak memberikan jumlah bantuan yang mendekati jumlah tersebut dalam bentuk bantuan militer atau keuangan, dan tidak menawarkan jaminan keamanan khusus apa pun.

Diketahui, sejak 2022, AS telah menyediakan persenjataan senilai sekitar US$ 67 miliar (Rp 1,090 triliun) ntuk Ukraina.

"Kami akan mendapatkan kembali uang kami. Ini seharusnya sudah ditandatangani jauh sebelum kami masuk (menjabat). Seharusnya ditandatangani oleh Biden. Tetapi Biden tidak tahu banyak tentang apa yang sedang dilakukannya," ucap Trump kepada wartawan pada hari Jumat.

Pada hari Sabtu, jaringan berita bisnis Bloomberg melaporkan bahwa kedua belah pihak membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai kesepakatan sementara Sky News mengatakan bahwa kesepakatan "belum siap ditandatangani" karena adanya sejumlah masalah.

Presiden AS Donald Trump

Juru Damai Konflik Kamboja-Thailand, Donald Trump Diusulkan Dapat Nobel Perdamaian

Wakil Perdana Menteri Kamboja Sun Chanthol menilai Trump layak dianugerahi Nobel Perdamaian karena menjadi juru damai konflik di beberapa negara.

img_title
VIVA.co.id
2 Agustus 2025