KTT Arab Tolak Pemindahan Warga Palestina, Sepakati Rencana Rekonstruksi Gaza

VIVA Militer: Masjid Ibnu Utsman Gaza hancur diantam rudal Israel
Sumber :
  • aljazeera.com

Kairo, VIVA – Konferensi tingkat tinggi (KTT) darurat negara-negara Arab menyepakati rencana rekonstruksi Jalur Gaza yang diusulkan tuan rumah Mesir pada Selasa 4 Februari 2025 lalu.

Kecam Serangan Israel ke Warga Pencari Bantuan di Gaza, DPR RI Desak Pemerintah Pimpin Koalisi Internasional

Pernyataan akhir KTT itu menyebutkan bahwa rencana pemulihan awal dan rekonstruksi Gaza tersebut akan diadopsi "sebagai rencana komprehensif bersama negara-negara Arab."

Arsip - Warga melintas di antara bangunan yang hancur di permukiman Shujaiya, Gaza, Palestina, 11 Juli 2024.

Photo :
  • ANTARA/Xinhua/Abdul Rahman Salama
95 Warga Gaza Tewas saat Tunggu Bantuan dalam 24 Jam Terakhir

Rencana rekonstruksi itu disebut diusulkan melalui "koordinasi penuh dengan Negara Palestina dan negara-negara Arab serta berdasarkan pada studi yang dilakukan Bank Dunia dan Dana Pembangunan PBB."

Dalam pernyataan akhir KTT, negara-negara Arab sepakat menolak pemindahan rakyat Palestina dari tanah air mereka "atas dalih atau situasi apa pun."

Kepala RS Lapangan Gaza Diculik Pasukan Khusus Israel

KTT Arab juga bersepakat menunjuk sebuah komite hukum untuk mempelajari pengusiran rakyat Palestina sebagai kejahatan genosida.

Negara-negara Arab juga mengutuk keputusan Israel menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dan menutup titik-titik perbatasan yang digunakan sebagai pintu masuk bantuan.

Truk-truk bermuatan bantuan kemanusiaan bersiap memasuki Gaza di sisi Mesir dari perbatasan Rafah yang menyeberang dengan Gaza pada 21 Oktober 2023.

Photo :
  • Antara Photo/Xinhua/Ahmed Gomaa.

Langkah tersebut adalah "pelanggaran kesepakatan gencatan senjata, hukum internasional, dan hukum humaniter internasional," menurut pernyataan KTT Arab.

Negara-negara Arab juga menyatakan penolakan terhadap tindakan Israel memanfaatkan pengepungan Gaza dan bencana kelaparan yang diderita warga sipil di sana sebagai "cara mencapai tujuan politik tertentu." (ANT)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya