Ancaman Houthi ke Israel Jika Halangi Bantuan Masuk Gaza
- ANTARA/Anadolu
Ankara, VIVA -Â Pemimpin Houthi, Abdul Malik al-Houthi memberi Israel tenggat waktu empat hari pada Jumat, agar mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Jalur Gaza atau pihaknya akan melanjutkan operasi angkatan laut melawan Israel.
Menurut dia, Israel berusaha untuk kembali ke kebijakan genosida melalui kelaparan di Gaza, dan menekankan bahwa hal itu tidak dapat ditoleransi.
Al-Houthi menuduh Israel mengingkari komitmen berdasarkan kesepakatan gencatan senjata, dalam pidato yang dipublikasikan oleh TV Al-Masirah yang dikelola Houthi.
"Kami akan memberikan tenggat waktu empat hari bagi para mediator (gencatan senjata). Setelah itu, kami akan melanjutkan operasi angkatan laut kami melawan musuh Israel, jika mereka terus mencegah bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza dan terus menutup penyeberangan sepenuhnya," kata Pemimpin Houthi dikutip pada Sabtu, 8 Maret 2025.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa, 22 Oktober 2024, memperingatkan hambatan oleh Israel dalam mencegah bantuan kemanusiaan penting di Jalur Gaza akan mengakibatkan banyaknya kematian.
- ANTARA/Anadolu
Sejak November 2023, Houthi di Yaman telah meluncurkan serangan rudal dan pesawat nirawak terhadap target-target Israel, dan kapal-kapal kargo yang terkait dengan Israel di Laut Merah sebagai solidaritas untuk Gaza.
Kemudian, Israel menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza pada Minggu, karena Benjamin Netanyahu menolak untuk memulai negosiasi tahap kedua dari kesepakatan gencatan senjata tiga tahap antara Tel Aviv dan kelompok perlawanan Palestina, Hamas.
Serangan brutal Israel di Gaza sejak Oktober 2023, yang menewaskan lebih dari 48.400 jiwa dan melukai 111.800 lainnya, dihentikan sementara berdasarkan perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang berlaku pada 19 Januari.(Ant)
AS Tak Beri Visa Pejabat Palestina, Sidang Umum PBB Diusulkan Pindah ke Jenewa
AS menegaskan keputusannya untuk mencabut visa bagi anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina menjelang Sidang Majelis Umum PBB.
