Puan Maharani: Gaza Bukan Sekadar Wilayah, Tapi Harga Diri Palestina
- Dok. Istimewa
Jakarta, VIVA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyerukan dukungan konkret dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) terhadap rakyat Palestina, khususnya yang saat ini terdampak konflik kemanusiaan di Gaza.
Seruan itu disampaikan dalam pidato pembukaannya pada 19th Session of the Conference of PUIC yang digelar di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu 14 Mei 2025.
Ketua DPR RI Puan Maharani.
- Istimewa
Puan menyoroti situasi tragis yang tengah terjadi di Gaza, menyebut bahwa perempuan, anak-anak, dan masyarakat sipil menjadi korban utama dari perang yang menghancurkan.
“Masyarakat sipil menjadi korban perang, perempuan dan anak-anak mengalami kelaparan, rumah sakit dan sekolah juga hancur," kata Puan.
Ia menegaskan bahwa parlemen negara-negara Islam tidak boleh diam terhadap penderitaan rakyat Palestina dan harus menggunakan segala pengaruh yang dimiliki untuk menghentikan krisis kemanusiaan tersebut.
"Kita harus dapat membantu dengan berbagai cara dan pengaruh yang kita miliki, untuk dapat mengakhiri situasi yang tidak berperikemanusiaan di Gaza," ujar Puan
Lebih lanjut, Puan menolak wacana relokasi warga Palestina dari wilayah Gaza dan menekankan bahwa Gaza adalah tanah milik rakyat Palestina yang harus dibangun kembali, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara martabat dan keadilan.
“Kita harus menolak gagasan merelokasi rakyat Palestina dari wilayah Gaza. Gaza adalah milik rakyat Palestina. Gaza harus dibangun kembali tidak hanya dengan gedung dan tembok, namun juga dengan harga diri, keadilan, dan harapan.”
Ketua DPR RI Puan Maharani
- Dok. Istimewa
Ia juga mendorong negara-negara PUIC untuk aktif mengkampanyekan pengakuan resmi terhadap negara Palestina dan mendesak penyelesaian damai berdasarkan prinsip Two-State Solution.
Seruan ini menjadi salah satu poin penting dalam Konferensi PUIC ke-19 yang dihadiri delegasi parlemen dari 54 negara anggota, di tengah meningkatnya ketegangan dan tragedi kemanusiaan di Timur Tengah.
AS Tak Beri Visa Pejabat Palestina, Sidang Umum PBB Diusulkan Pindah ke Jenewa
AS menegaskan keputusannya untuk mencabut visa bagi anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina menjelang Sidang Majelis Umum PBB.
