Tekan Gaya Hidup Mewah, Xi Jinping Larang Pejabat Tiongkok Habiskan Uang untuk Alkohol dan Rokok
- www.istockphoto.com
Beijing, VIVA – Pemerintah Tiongkok telah mengeluarkan peringatan keras kepada para pejabatnya untuk membatasi pengeluaran yang tidak perlu, terutama dalam hal konsumsi alkohol dan rokok.
Langkah ini merupakan bagian dari kampanye anti-korupsi yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping, yang bertujuan untuk menegakkan disiplin dan integritas di kalangan aparat negara.Â
Dalam surat yang dikirimkan kepada lebih dari 300.000 pejabat di departemen pemerintah pusat dan perusahaan milik negara, Komisi Pusat untuk Pemeriksaan Disiplin menekankan pentingnya menjaga citra Partai Komunis.
"Memiliki liburan yang 'bersih' dimulai dari Anda; dengan teguh tidak makan apa yang seharusnya tidak dimakan, dengan teguh menolak hadiah yang seharusnya tidak diterima, dan dengan teguh tidak pergi ke tempat yang seharusnya tidak dikunjungi," bunyi surat tersebut, dikutip dari The Straits Times, Senin 19 Mei 2025.
Sejak dimulainya kampanye anti-korupsi, media Tiongkok dipenuhi dengan laporan tentang pejabat yang mengonsumsi minuman keras impor mahal, berfoya-foya dengan pekerja seks di klub-klub pribadi, atau bermain golf di lapangan eksklusif, seringkali menggunakan dana publik.
Kasus-kasus serius dituntut secara hukum, sementara pelanggaran yang lebih ringan biasanya berujung pada sanksi administratif seperti penurunan pangkat.Â
Kampanye ini juga berdampak signifikan pada industri barang mewah di Tiongkok. Penjualan produk-produk seperti baijiu, minuman keras tradisional Tiongkok dan mooncake mengalami penurunan tajam, karena kedua produk ini sering digunakan sebagai hadiah dalam menjalin hubungan bisnis dan resmi.Â
Surat dari Komisi Disiplin China menekankan bahwa penyesalan setelah melakukan pelanggaran tidak akan diterima sebagai alasan.
"Semua orang merasa menyesal ketika melihat pejabat mengungkapkan penyesalan selama proses investigasi, tetapi tidak ada obat untuk menyembuhkan penyesalan di dunia ini. Begitu sesuatu terjadi, sudah terlambat untuk menyesal," kata seorang pejabat dari lembaga pengawasan.
Langkah-langkah ini menunjukkan tekad pemerintah Tiongkok untuk menegakkan disiplin dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan di kalangan pejabatnya, terutama menjelang perayaan-perayaan besar di negara tersebut.Â
BPS: Kemiskinan di Jakarta Meningkat, Beras dan Rokok Jadi Penyumbang Terbesar
BPS DKI Jakarta mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 464,87 ribu orang, atau bertambah 15,8 ribu orang dibandingkan September 2024.
