Netanyahu Disebut Korup hingga Korbankan Tentara Demi Pertahankan Jabatan

Tel Aviv, VIVA – Mantan perwira militer senior sekaligus pemimpin Partai Demokrat (oposisi) Israel, Yair Golan, kembali melontarkan kritik keras terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ia menuduh Netanyahu terlibat korupsi dan rela mengorbankan tentara serta kelas pekerja demi mempertahankan kekuasaan politiknya.

Kecaman itu disampaikan Golan menyusul laporan Channel 12, yang mengungkap bahwa Netanyahu telah menginstruksikan pemerintah menyiapkan anggaran negara 2026 paling lambat Agustus. Langkah ini disebut sebagai upaya untuk meredam ancaman partai-partai ultra-Ortodoks yang menolak RUU wajib militer.

"Ini adalah suap. Sementara tentara dan cadangan dikirim ke Gaza, Netanyahu menjarah uang pajak mereka dan menyuap ultra-Ortodoks yang mengelak dengan uang itu," tulis Golan dalam unggahannya di platform X.



VIVA Militer: Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu

Photo :

• Flash90/Yonatan Sindel

Ia menambahkan, Netanyahu adalah perdana menteri yang terabaikan, korup, dan gagal yang mengorbankan pelayan dan pekerja hanya untuk mempertahankan kursinya. Golan juga berjanji akan menggantikan Netanyahu dan menerapkan wajib militer universal.

"Kami akan memastikan wajib militer untuk semua orang. Dan negara yang menghormati mereka yang melaksanakannya," tegasnya, dikutip dari ANews, Senin 26 Mei 2025.

Partai-partai Haredi seperti Shas dan United Torah Judaism yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan diketahui telah lama menolak wajib militer bagi siswa sekolah agama. Mereka mengancam keluar dari koalisi jika RUU tersebut disahkan.

Channel 12 melaporkan bahwa anggaran 2026 yang disusun tidak menyelesaikan polemik RUU militer, namun justru menyisipkan kompensasi finansial bagi faksi ultra-Ortodoks untuk menjaga stabilitas politik. RUU itu sendiri tengah dirancang oleh Ketua Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset, Yuli Edelstein, dan dijadwalkan akan diajukan usai libur Shavuot awal Juni.

Tujuan Netanyahu mendorong pengesahan anggaran lebih awal dinilai sebagai cara untuk “membeli kesetiaan politik” dengan dana publik, menurut Golan.

Konflik seputar wajib militer kian memanas sejak Mahkamah Agung Israel pada Juni 2024 memutuskan bahwa kaum Haredi harus ikut mendaftar dan mencabut pendanaan untuk lembaga agama yang siswanya menolak bertugas. Haredim, yang mencakup sekitar 13 persen populasi Israel, selama ini menolak wajib militer atas dasar keagamaan, dan telah mendapatkan penangguhan selama puluhan tahun hingga usia 26 tahun.

Oposisi menuding Netanyahu hendak meloloskan kebijakan yang mengistimewakan kaum Haredi demi memuaskan mitra koalisinya dan menghindari jatuhnya pemerintahan.

Yair Golan sendiri bukan kali ini saja melontarkan kritik pedas. Ia pernah menimbulkan kontroversi dengan menyebut bahwa pemerintah Israel “membunuh anak-anak Palestina sebagai hobi” sebuah pernyataan yang menuai kecaman dari berbagai pihak.

Halaman Selanjutnya

Channel 12 melaporkan bahwa anggaran 2026 yang disusun tidak menyelesaikan polemik RUU militer, namun justru menyisipkan kompensasi finansial bagi faksi ultra-Ortodoks untuk menjaga stabilitas politik. RUU itu sendiri tengah dirancang oleh Ketua Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset, Yuli Edelstein, dan dijadwalkan akan diajukan usai libur Shavuot awal Juni.