Sabotase Pemilu, Eks Presiden Bolivia Diselidiki Atas Tuduhan Terorisme

Sucre, VIVA – Otoritas hukum Bolivia membuka penyelidikan terhadap mantan Presiden Evo Morales pada Senin, 9 Juni 2025, atas dugaan sabotase pemilu terkait dengan protes yang sedang berlangsung, yang menuntut agar ia diizinkan mencalonkan diri kembali.

Jaksa Agung Roger Mariaca mengatakan dalam konferensi pers hari Senin bahwa Kantor Kejaksaan Umum telah memutuskan untuk menanggapi pengaduan yang diajukan oleh Kementerian Kehakiman terhadap Morales atas pelanggaran pidana tertentu.

Pengaduan tersebut menuduh Morales melakukan "terorisme," menghalangi proses pemilu, tidak mematuhi resolusi konstitusional, mengganggu layanan publik, dan merusak properti negara, di antara kejahatan lainnya, yang terkait dengan blokade jalan yang melumpuhkan wilayah-wilayah utama negara tersebut pada minggu lalu.

Pemerintah mengatakan memiliki bukti yang menunjukkan bahwa mantan presiden tersebut memerintahkan para pendukungnya untuk "mengepung kota-kota" setelah otoritas pemilu menolak tawarannya untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan keempat dalam pemilihan umum pada tanggal 17 Agustus.

Sejak minggu lalu, blokade jalan yang dipasang di sekitar 20 titik transportasi penting di seluruh negeri telah terkonsentrasi terutama di departemen Cochabamba. Bentrokan dan kekurangan pasokan telah dilaporkan di daerah yang terkena dampak.

Melansir dari Xinhua, Selasa 10 Juni 2025, jaksa mengatakan blokade jalan tersebut melanggar hak asasi dan membahayakan nyawa warga Bolivia.

Kantor Kejaksaan Umum telah memerintahkan penarikan taktis para jaksanya ke daerah yang lebih aman di wilayah tersebut, karena mereka terus beroperasi dalam koordinasi dengan polisi.

Puan Sebut Semua Parpol Bakal Kumpul, Bahas Putusan MK soal Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah

Puan menjelaskan pihaknya belum bisa berkomentar banyak mengenai putusan MK tersebut.

VIVA.co.id

1 Juli 2025