Diskors Gara-gara Skandal Telepon, PM Thailand Paetongtarn: Niat Saya Tulus untuk Negara!

Bangkok, VIVA – Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra menyatakan akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang menangguhkan dirinya dari jabatan perdana menteri pada Selasa, 1 Juli 2025. 

Dalam pernyataan resminya, Paetongtarn menyatakan menerima dengan lapang dada keputusan tersebut, dan menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas polemik yang terjadi.

"Putusan pengadilan telah keluar. Saya dengan rendah hati menerima keputusan tersebut, dan pada kesempatan ini saya akan berhenti menjalankan tugas saya," ujar Paetongtarn dalam konferensi pers dilansir CNA, Rabu, 2 Juli 2025.

"Saya tidak tahu untuk berapa lama, tapi mungkin dalam 15 hari pertama untuk memberikan klarifikasi," sambungnya. 



Perdana Menteri (PM) Thailand Paetongtarn Shinawatra

Photo :

• khaosod

Penonaktifan Paetongtarn dari jabatan Perdana Menteri Thailand menyusul proses pemeriksaan kasus bocornya percakapan telepon politis dengan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, yang dapat berujung pada pemakzulannya. 

Minta Maaf ke Rakyat Thailand

Paetongtarn menjelaskan bahwa semua tindakannya, termasuk percakapan telepon kontroversial dengan Hun Sen yang menjadi pemicu krisis politik ini, dilandasi oleh niat tulus demi kepentingan nasional.

"Niat saya murni. Saya melakukannya demi negara, untuk melindungi kedaulatan kita, untuk melindungi nyawa militer dan setiap prajurit, serta untuk menjaga perdamaian di negara kita," tegasnya.

Ia juga mengakui bahwa dampak dari tindakan tersebut telah memicu kemarahan publik. Dengan nada menyesal, Paetongtarn menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

"Saya minta maaf kepada rakyat Thailand yang marah atas hal ini. Saya ingin menegaskan kembali bahwa niat saya murni untuk negara. Saya minta maaf apabila cara saya menyampaikan hal ini membuat banyak orang tidak suka," ungkapnya

Selama masa penyelidikan oleh Mahkamah Konstitusi, Paetongtarn secara resmi ditangguhkan dari tugas sebagai perdana menteri. Meski begitu, ia menegaskan tidak akan berhenti mengabdi untuk negara.

"Saya akan terus melakukan pekerjaan untuk negara sebagai rakyat Thailand. Saya bersedia dan memiliki 100 persen kesiapan fisik dan mental, dan saya siap terus bekerja, tak peduli dalam posisi apapun atau dalam kapasitas apapun," kata Paetongtarn

Menutup pernyataannya, Paetongtarn menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang tetap memberikan dukungan kepadanya selama masa sulit ini. "Saya akan menjadi rakyat Thailand seperti sebelumnya. Kami siap bekerja untuk negara kapanpun. Terima kasih atas dukungan Anda.”

Penangguhan Paetongtarn dari jabatannya terjadi di tengah gejolak politik dalam negeri dan tekanan kuat dari oposisi serta publik, menyusul bocornya percakapan telepon yang dinilai melanggar etika kepemimpinan.

Salah satu partai kunci di pemerintahan Paetongtarn telah meninggalkan aliansi, dan diperkirakan akan segera mengajukan mosi tidak percaya di parlemen, sementara kelompok-kelompok demonstran turun ke jalan dan menuntut agar perdana menteri Paetongtarn mundur.

Sementara penyelidikan berjalan, kekuasaan eksekutif untuk sementara dilimpahkan kepada Wakil Perdana Menteri.
 

Halaman Selanjutnya

Paetongtarn menjelaskan bahwa semua tindakannya, termasuk percakapan telepon kontroversial dengan Hun Sen yang menjadi pemicu krisis politik ini, dilandasi oleh niat tulus demi kepentingan nasional.