Trump Sebut Thailand-Kamboja Sepakat Gencatan Senjata, Ancam Naikkan Tarif Jika Menolak
- Ist
Washington, VIVA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Sabtu, mengatakan bahwa Kamboja dan Thailand bahwa ia telah berbicara dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Penjabat Perdana Menteri Thailand dalam upayanya untuk memulihkan perdamaian.
Trump mengklaim kedua pimpinan telah setuju untuk segera memulai negosiasi gencatan senjata setelah bentrokan bersenjata selama tiga hari belakangan.
"Kedua pihak menginginkan Gencatan Senjata dan Perdamaian segera ... mereka telah sepakat untuk segera bertemu dan berupaya mencapai Gencatan Senjata dan, pada akhirnya, PERDAMAIAN," kata Trump, yang saat ini sedang berkunjung ke Skotlandia, dalam media sosial Truth dilansir CNN International, Minggu, 27 Juli 2025.Â
"Mereka juga ingin kembali ke "Meja Perundingan" dengan Amerika Serikat, yang menurut kami tidak pantas dilakukan sampai pertempuran BERHENTI," tulis Trump.
Mobil pelontar roket militer Kamboja siaga di perbatasan
- AP Photo/Heng Sinith
Awal bulan ini, Trump menulis surat kepada Thailand dan Kamboja yang mengancam akan mengenakan tarif 36 persen atas sebagian besar ekspor mereka ke AS, mulai 1 Agustus.Â
Kamboja dan Thailand sama-sama menyampaikan penawaran substansial kepada mitra AS mereka dalam upaya untuk menjadi yang terdepan dalam mencapai perjanjian perdagangan, kata para pejabat saat itu.
Perdana Menteri Kamboja Hun Manet pada hari Minggu, mengatakan negaranya "menyetujui usulan gencatan senjata segera dan tanpa syarat antara kedua angkatan bersenjata".
Perdana Menteri Kamboja Hun Manet pada hari Minggu, mengatakan negaranya "menyetujui usulan gencatan senjata segera dan tanpa syarat antara kedua angkatan bersenjata".
Ia mengatakan Menteri Luar Negerinya, Prak Sokhonn, akan berbicara dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio untuk berkoordinasi dengan pihak Thailand, tetapi memperingatkan Bangkok agar tidak mengingkari perjanjian apa pun.
Setelah seruan Trump, Penjabat Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai, mengatakan bahwa ia pada prinsipnya setuju untuk melakukan gencatan senjata dan memulai perundingan "sesegera mungkin".
Meskipun kedua belah pihak telah menyatakan keinginan untuk berunding guna mengakhiri krisis, sejauh ini tidak ada yang bersedia mundur.
"Penghentian permusuhan apa pun tidak dapat dicapai selama Kamboja sangat kurang beritikad baik dan berulang kali melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia dan hukum humaniter." Kementerian Luar Negeri mengatakan dalam sebuah pernyataan.
