Plt PM Thailand Setuju Gencatan Senjata dengan Kamboja, Tapi Ada Syaratnya

Bangkok, VIVA – Pelaksana tugas Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai merespons positif tawaran Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang juga Ketua ASEAN untuk memediasi gencatan senjata dalam konflik perbatasan yang sedang berlangsung dengan Kamboja.

Namun, Wechayachai menekankan bahwa Kamboja harus menunjukkan ketulusan yang jelas, serta menuduh Phnom Penh sebagai pihak yang memulai provokasi serta serangan lintas batas, kata Kantor Berita Thailand, TNA, Jumat, 25 Juli 2025.

Pernyataan Wechayachai menyusul unggahan Anwar di Facebook, yang menyatakan telah mendiskusikan situasi perbatasan dengan Phumtham serta Perdana Menteri Kamboja Hun Manet.

Phumtham setuju dengan Anwar Ibrahim mengenai perlunya menemukan cara untuk menghentikan bentrokan, namun untuk mencapai gencatan senjata harus ada kejelasan dari pihak Kamboja.

Meskipun Anwar telah menghubunginya pada malam sebelumnya, peristiwa yang terjadi pada Jumat pagi tadi tidak dapat diterima. Kamboja diketahui membuka empat front utama di Wilayah Militer Kedua Thailand, yang mencakup Provinsi Buriram, Surin, Sisaket, dan Ubon Ratchathani.

Kecam PM Kamboja dan Presiden Senat

Ia juga mengecam Presiden Senat Kamboja Hun Sen dan menganggap Perdana Menteri Kamboja Hun Manet secara bersama bertanggung jawab atas serangan-serangan yang  menargetkan warga sipil.

Wechayachai menyebut serangan peluru artileri di sebuah minimarket di stasiun pompa bensin dan serangan langsung ke Rumah Sakit Phon Dong Rak sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional.

Konflik perbatasan Thailand-Kamboja telah memasuki hari kedua, dengan pertempuran dimulai sejak dini hari di sekitar kompleks kuil Ta Muen Thom dan Ta Khwai di Distrik Phanom Dong Rak, Provinsi Surin.

Pertempuran kemudian meluas di sepanjang garis perbatasan. Tembakan artileri yang keras dan terus-menerus telah dilaporkan. Wechayachai menuntut Kamboja bertanggungjawab untuk tindakan-tindakan yang tergolong sebagai kejahatan perang.

Ia juga mengonfirmasi persetujuan dana tambahan sebesar 100 juta baht (sekitar Rp50,4 miliar) untuk provinsi-provinsi perbatasan serta peningkatan kompensasi bagi korban meninggal dunia menjadi 1 juta baht (Rp504 juta), sementara kompensasi bagi korban luka akan dipertimbangkan berdasarkan kasus per kasus.

Sementara itu, Juru bicara Angkatan Darat Kerajaan Thailand, Mayor Jenderal Winthai Suvaree, dengan tegas membantah tuduhan media Kamboja yang menyebut bahwa Thailand menggunakan jet tempur F-16 untuk menyerang wilayah sipil di Kamboja.

Ia menegaskan bahwa operasi militer Thailand terutama menargetkan sasaran militer dan dilaksanakan sesuai dengan hukum internasional serta prinsip-prinsip kemanusiaan.

Halaman Selanjutnya

Ia juga mengecam Presiden Senat Kamboja Hun Sen dan menganggap Perdana Menteri Kamboja Hun Manet secara bersama bertanggung jawab atas serangan-serangan yang  menargetkan warga sipil.