Presiden Kolombia Gustavo Petro Serukan Relokasi Markas PBB dari New York
- X
Bogota, VIVA – Presiden Kolombia Gustavo Petro menilai keputusan Amerika Serikat (AS) untuk mencabut visanya menunjukkan bahwa New York mungkin tidak lagi cocok menjadi lokasi markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menurutnya, keputusan AS tersebut melanggar prinsip imunitas yang mendasari PBB, sembari menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional. Ia pun tak peduli dengan pencabutan visa AS.Â
"Keputusan AS ini melanggar prinsip imunitas yang mendasari PBB. Ada imunitas penuh bagi para presiden yang menghadiri Sidang Umum PBB," tulis Petro melalui platform X.
Presiden Kolombia, Gustavo Petro di Sidang Umum PBB
- UN
Pada Jumat, 26 September 2025, Petro ikut serta dalam aksi demonstrasi pro-Palestina di luar markas besar PBB di New York, di mana dia meminta tentara AS untuk tidak mengarahkan senjata mereka ke kemanusiaan.
"Lawan perintah Trump! Patuhi perintah kemanusiaan!" serunya.
Pada Sabtu, Petro mengatakan melalui media sosial bahwa dia tidak lagi memiliki visa AS. "Saya tidak peduli," tambahnya. "Ada imunitas penuh bagi para presiden yang menghadiri Sidang Umum PBB," tulisnya di platform X.
Presiden Kolombia tersebut juga mengkritik Washington karena mencegah perwakilan Palestina menghadiri Sidang Umum PBB dan kembali menyerukan kepada komunitas internasional untuk menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza.
"Menolak masuknya Otoritas Palestina dan mencabut visa saya karena meminta tentara AS dan Israel untuk tidak mendukung genosida, yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan secara keseluruhan, menunjukkan bahwa pemerintah AS tidak lagi mematuhi hukum internasional," katanya.
Petro juga mendesak Presiden AS Donald Trump untuk mempertimbangkan kembali dukungannya terhadap aksi militer Israel di Gaza. Dia mengatakan bahwa AS tidak bisa meraih kejayaan "dengan membunuh bayi-bayi yang tak berdaya."
