Jelang Pemakzulan, Pendukung Presiden Brasil Blokade Jalan
- REUTERS/Paulo Whitaker
VIVA.co.id – Massa pendukung Presiden Brasil, Dilma Rousseff, melakukan aksi unjuk rasa dengan membuat barikade dan memblokir jalan di sebagian besar wilayah Brasil. Ini sebagai langkah protes terhadap proses pemakzulan Rousseff. Aksi blokade tersebut menyebabkan gangguan.
Pengunjuk rasa memblokir jalan akses utama ke kota terbesar Brasil, Sao Paulo, sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas yang cukup panjang selama jam sibuk. Protes tersebut menyebar di kota-kota seluruh negeri.
Polisi mengatakan, terdapat barikade di 14 jalan raya di 26 negara bagian. Di Rio de Janeiro, yang akan menjadi tuan rumah Olimpiade pada Agustus dan September mendatang, pengunjuk rasa mendirikan barikade di jalan utama yang menghubungkan kota ke negara bagian Sao Paulo.
Seperti diberitakan BBC, Rabu 11 Mei 2016, protes anti-pemakzulan yang diprakarsai oleh organisasi sayap kiri, Popular Brazil Front, berjanji untuk melanjutkan aksi dengan melakukan taktik tindakan langsung. "Kami akan berjuang untuk membela demokrasi. Kami menolak adanya kudeta! " kata kelompok tersebut melalui pesan Facebook.
Senat Brasil akan melakukan pemungutan suara atas pemaksulan Dilma Rousseff pada hari ini, Rabu, 11 Mei 2016. Jika mayoritas suara mendukung pemakzulan, maka Rousseff akan diskors dari kursi presiden sampai 180 hari ke depan. Sebelumnya pemerintah meminta Mahkamah Agung (MA) untuk menangguhkan proses pemakzulan karena adanya dugaan kecurangan. Namun upaya tersebut ditolak oleh pengadilan.
Sementara itu, Presiden Rousseff bersumpah untuk berjuang sampai akhir melawan pemakzulannya. Jika Rousseff turun dari jabatan presiden, maka posisi tersebut akan digantikan oleh Wakil Presiden Michel Temer sementara sidang berlangsung. Presiden Rousseff dituduh memanipulasi keuangan untuk menyembunyikan defisit publik yang berkembang menjelang pemilihannya pada tahun 2014 lalu.
(ren)
Dikenakan Tarif 50 Persen, Presiden Brasil Ogah Telepon Trump
Presiden Brasil Lula da Silva tidak akan menghubungi Presiden AS Donald Trump untuk membahas masalah tarif 50 persen
