DPRD Sunat Jumlah Anggota TGUPP, Anies: Kita Pertimbangkan

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.
Sumber :
  • VIVAnews/ Fajar Ginanjar Mukti

VIVA –  Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyampaikan, Pemprov DKI mempertimbangkan dipotongnya jumlah anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Pemprov DKI Tetapkan 9 Cagar Budaya di Jakarta, Ini Daftarnya

Menurut Anies, pemotongan yang dilakukan DPRD DKI, membuat Pemprov DKI harus membuat penyesuaian atas tim khusus. "Mereka (DPRD) memberikan masukan, tentu kita akan pertimbangkan," ujar Anies di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019.

Anies mengungkapkan, sekalipun jumlah anggota TGUPP DKI dipotong, anggarannya masih sama. Anggaran untuk TGUPP DKI di APBD 2020 adalah Rp19,8 miliar. Namun, jumlah itu hanya untuk 50 anggota, bukan 67 seperti pada 2019. "Anggaran (TGUPP DKI) tidak berubah," ujar Anies.

Ahmad Sahroni Ambisi Pengin Jadi Presiden: Why Not?

Anies juga mengemukakan, DKI tetap akan mengacu kepada kebutuhan di 2020 dalam membuat pertimbangan atas penyesuaian di TGUPP. Anies belum menjabarkan proyeksi target-target TGUPP di 2020. "Nanti kita lihat kebutuhannya," ujar Anies.

Diketahui, anggaran TGUPP DKI yang diusulkan 19,8 miliar, dipotong DPRD DKI menjadi hanya mencukupi untuk 50, dari sebelumnya 67 anggota. 

Anies Baswedan Desak Kapolri Usut Transparan Kasus Ojol yang Tewas Dilindas Rantis Brimob

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengatakan, TGUPP justru menghambat penyerapan anggaran oleh dinas-dinas karena memiliki kewenangan memantau serapan anggaran.

"Ini TGUPP sudah (menyentuh) SKPD. Akhirnya apa? Terjadi kegalauan, SKPD tidak berani menyerap anggaran," ujar Pras, sapaan Prasetio dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin, 9 Desember 2019. [mus]


 

Tanggul beton Cilincing, Jakarta Utara jebol

Stafsus Pramono Sebut Tanggul Beton di Cilincing Bukan Kewenangan Pemprov

Stafsus Pramono tegaskan izin tanggul beton di Cilincing menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bukan Pemprov DKI Jakarta

img_title
VIVA.co.id
11 September 2025