BPK: Pemprov DKI Kelebihan Bayar Rp1,1 Miliar untuk Alat Rapid Test
- VIVA/Dede Idrus
Lebih lanjut, hasil wawancara BPK terhadap PT TKM, diketahui bahwa perusahaan itu mendapat undangan melakukan pengadaan sebanyak 40 ribu unit dari Dinkes DKI. Kemudian, memberikan bukti kewajaran harga berupa bukti transfer pembelian rapid ke Biz PTE LTD Singapura seharga 14 dolar AS per unitnya.
BPK menyebut Biz PTE LTD Singapura merupakan perusahaan yang memiliki hak beli dari HCB di China, sehingga PT TKM terbukti membeli barang lebih mahal, sehingga harga penawarannya wajar.
Bila dilihat dari proses penunjukan, BPK menilai seharusnya PPK dapat mengutamakan dan memilih penyedia jasa yang sebelumnya mengadakan produk sejenis dan stok tersedia, namun dengan harga yang lebih murah.
"Berdasarkan uraian di atas, bila disandingkan pengadaan kedua penyedia tersebut, terdapat pemborosan atas keuangan daerah senilai Rp1.190.908.00," tulis BPK di laporan tersebut.
Dalam laporan itu juga, dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan itu dengan penjelasan, antara lain ketelitian dan kecermatan sulit dilakukan dalam hal kondisi saat proses pengadaan, mengingat harga satuan yang sangat beragam, ketersediaan stok yang sangat fluktuatif, dan kecepatan pemesanan.
"Dan PPK kurang cermat dalam verifikasi awal dokumen penawaran penyedia dalam keadaan darurat penanganan pandemi Covid-19 yang mengutamakan keselamatan dan penanganan segera," tulis BPK.
BPK juga merekomendasikan Pemprov DKI agar memerintahkan kepala dinas kesehatan untuk menginstruksikan PPK supaya lebih cermat dalam meneliti data-data pengadaan atas barang yang sama dari penyedia sebelumnya untuk dipakai sebagai acuan dalam penunjukan langsung.
Adapun Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan pihak Pemprov telah menginstruksikan dinas terkait untuk menindaklanjuti temuan BPK, seperti yang menjadi rekomendasi badan negara tersebut.
"Kami telah mengklarifikasi, menjelaskan semua, bahkan telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi," ujar Riza. (Ant)
Â
Pramono Akan Buat Bangunan Multifungsi di Jakarta, Begini Konsepnya
Pramono mau semua lahan milik Pemprov DKI dibuat dengan bangunan multifungsi atau mixed use
