Sumur Resapan Era Anies Dilanjutkan Heru Budi, Anggaran Rp1 M
- VIVA/Willibrodus
VIVA Metro - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di kepemimpinan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono akan melanjutkan program sumur resapan era Gubernur sebelumnya Anies Baswedan. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Sumber Daya Air, Dudi Gardesi.
Anggaran yang Diajukan Rp19,79 Miliar
Dudi menyebutkan SDA mengajukan anggaran untuk pembangunan sumur resapan, pemanenan air hujan (PAH) dan konservasi air tanah sebesar Rp19,79 miliar. Meski begitu, jumlah tersebut dipangkas menjadi Rp1 miliar.
Sumur resapan di Jakarta yang dibangun di atas trotoar
- VIVA/Syaefullah
“Kemarin disetujui di Dinas SDA Rp1 miliar, Rp19 miliar yang diusulkan,” kata Dudi kepada wartawan Kamis, 17 November 2022.
Tak Jauh Beda dari Tahun Sebelumnya
Dudi menyebutkan, program sumur resapan tahun depan tak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Sebabnya, fungsi utama sumur resapan untuk konservasi tanah.
“Pada prinsipnya sumur resapan itu untuk recharge ground water ya untuk air tanah, jadi itu fungsi utamanya. Cuma memang ada titik yang dipakai untuk membantu sistem drainase sehingga meningkatkan kinerjanya drainase,” katanya.
“Untuk tampungan-tampungan yang memang daerahnya itu langganan banjir, itu yang memang kita tambah sumur-sumur dangkal dan sumur-sumur dalam, ditambah dengan kolam-kolam olahan di sekitarnya bila memungkinkan gitu, tetap sama,” lanjutnya.
Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Lebih lanjut, Dudi menjelaskan instansinya akan melakukan peninjauan terhadap lokasi-lokasi yang memang dianggap rawan terjadinya genangan.
“Ya kita nanti akan melihat di daerah, terutama daerah-daerah yang memang langganan genangan,” tuturnya.
“Cuma misalnya pun kita pasang (sumur resapan) tidak menjadi jaminan bahwa akan bebas banjir. Cuma mengurangi run off,” kata dia.
Prioritaskan Sektor Strategis, Pajak BBM Dipangkas hingga 80 Persen
Pemprov DKI Jakarta berharap pengurangan ini dapat meringankan beban masyarakat, dan mendukung operasional sektor-sektor vital tanpa mengganggu penerimaan daerah.
