Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Kualitas APBD, Singgung Permukiman Kumuh

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Prasetyo Edi Marsudi.
Sumber :
  • VIVA/Riyan Rizky

Jakarta – Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 tidak fokus menuntaskan persoalan-persoalan krusial di Jakarta.

Kejagung Diminta Usut Tuntas Dugaan Korupsi Dana Pokir di NTB

Untuk itu, dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045, ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyisir kembali kegiatan dan menetapkan berdasarkan skala prioritas sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta berkualitas.

"Karena ini Jakarta PAD-nya lumayan, APBD-nya besar, tapi tidak pernah fokus merawat Jakarta," ujar Prasetyo Edi kepada wartawan, Kamis, 25 April 2024.

Tak Hanya SD hingga SMA, DPRD Ingin Sekolah Madrasah Jakarta juga Gratis

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi saat memimpin rapat paripurna

Photo :
  • DPRD DKI Jakarta

Pria yang akrab disapa Pras itu mengatakan, telah memonitor pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan hingga pemerintah kota. Ia melihat masih banyak program kerja normatif yang masih masuk dalam program kegiatan anggaran.

Kapal Rombongan DPRD Mentawai Terbalik di Selat Sipora, 17 Selamat, 1 Masih Dicari

"Jadi Pak wali kota, camat, lurah semua kalau Musrenbang itu betul-betul kritis. Dasar saya berbicara ini karena saya mengerti, saya ke lapangan," ujarnya.

Ia pun menyebutkan, hal itu harus dilakukan demi tercapainya Jakarta sebagai kota global dan pemerintahan yang siap menghadapi tantangan perubahan setelah tak lagi menjadi Ibu kota negara. Ia mendorong Pemprov DKI membuat terobosan kerja.

"Terus terang saja, nanti dalam rapat Badan Anggaran saya akan jalankan fungsi pengawasan saya. Karena bukan apa-apa, di Jakarta masih ada permukiman kumuh satu kilometer dari Istana Negara namanya Johar dan Tanah Tinggi. Mana pemerintah daerah, yang malu bukan Pak Gubernur tok loh. Ada saya juga di sini," katanya.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di Harlah ke-27 PKB

Di Depan Prabowo, Cak Imin Usul Kepala Daerah Ditunjuk Pusat atau Dipilih DPRD

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dievaluasi total.

img_title
VIVA.co.id
23 Juli 2025