DPRD Depok Sebut Anggaran Perawatan Alat Dinas Damkar Nilainya Miliaran Rupiah
- VIVA.co.id/Rinna Purnama (Depok)
Depok – Anggota DPRD Depok, Ikravany Hilman mengungkapkan, anggaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Depok terhitung besar. Disebutkan, untuk biaya perawatan hampir mencapai Rp 1 miliar per tahun.
“Itu untuk perawatan seluruhnya. Belum lagi soal bahan bakar dan sebagainya,” katanya dikutip Kamis, 25 Juli 2024.
Seharusnya anggaran tersebut dimanfaatkan dengan baik untuk perawatan alat penunjang kerja di dinas tersebut. Karena anggaran untuk perawatan alat selalu dianggarkan tiap tahun.
“Kan anggarannya dimintakan terus setiap tahun. Bahkan anggarannya untuk Damkar itu miliaran, puluhan miliar. Untuk pengadaan, perawatan, dan sebagainya. Harusnya kan pemerintah kota menanggapi dengan baik,” ujarnya.
Damkar Depok Terima Sumbangan Dua Gergaji Mesin Baru dari Masyarakat
- Istimewa
Dengan adanya kegaduhan di dinas tersebut, DPRD berencana memanggil pihak terkait. Antara lain, pejabat di dinas tersebut untuk dimintai klarifikasi.
“Saya sendiri sudah minta fraksi PDI perjuangan, karena kan ini dibagi di komisi-komisi ya gak bisa semuanya ngomong, untuk merespons ini,” ungkapnya.
Pihaknya ingin meminta klarifikasi dari pihak terkait, dan mendengar isi pesan yang disampaikan oleh Sandi Butar Butar mengenai buruknya pengelolaan perawatan alat di dinas tersebut.
“Saya pasti akan meminta bahwa bukan di messenger yang kamu (Pemkot Depok) urus, tapi message-nya diberesin, pesannya itu diberesin. Nah, apakah akan beres pesannya? Ya kita enggak tahu. Karena kan kuasa pengguna anggarannya pemerintah kota. Sudah dianggarkan, apakah bisa dikerjakan atau tidak dan sebagainya, ya itu urusan manajemen di pemerintah kota,” tukasnya.
Ikra juga menyoroti ucapan Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono (IBH) yang menyebut Sandi tidak memiliki etika karena memviralkan borok di dinas tersebut. Menurutnya, ucapan IBH sangat tidak tepat.
“Ya itu kan bukan pernyataan untuk publik. Itu pernyataan untuk di internal mereka. Misalnya dia panggil orangnya, dia tegur. Tapi pernyataan publik kan enggak bisa begitu. Menurut saya itu agak dungu,” katanya.
Ditegaskan, publik tidak peduli dengan bagaimana pribadi Sandi. Tapi publik ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di dinas tersebut.
“Publik enggak peduli soal kelakuan dianya (Sandi), tapi mereka pingin tahu bahwa, loh Damkar kita benar nggak kayak begini? Kalau benar, gimana cara beresinnya? Itu kan kebijakan pemerintah kota,” katanya.
Politisi PDIP itu mengatakan, Pemerintah Kota Depok harusnya memberikan pemahaman pada publik bahwa mereka bekerja untuk melindungi warganya.
“Nah, ini kan nyaris nggak dibantah apa yang disampaikan oleh petugas Damkar, Sandi itu. Nggak ada bantahan yang signifikan. Artinya kan, jangan-jangan benar apa yang dibilang sama Sandi,” pungkasnya.
Pramono Mau Cek Temuan Lahan Parkir yang Bikin Jakarta Rugi 37,8 M
Pramono bakal cek temuan parkir ilegal yang sudah beroperasi selama 21 tahun di tanah milik Pemprov DKI Jakarta
