Said Abdullah Tegaskan Legislator PDIP Jatim Akan Dievaluasi, Ini Tujuannya
- Istimewa
Jakarta, VIVA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah mengatakan bakal mengevaluasi kinerja anggota DPRD Kabupaten Jawa Timur dari fraksi PDIP. Hal tersebut sebagai salah satu tanggungjawab dari partai politik untuk menyerap aspirasi dan tuntutan rakyat.
"Sebagai bagian dari komitmen melaksanakan tuntutan rakyat agar kinerja DPR dan DPRD serta Partai Politik menjadi lebih baik, dan berbenah terus menerus, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur mewajibkan setiap anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi yang menjadi anggota Fraksi PDI Perjuangan untuk melakukan kerja sebagai legislator dengan maksimal," kata Said dalam keterangannya, Selasa, 9 September 2025.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah
- DPR RI
Said menambahkan bahwa tuntutan dan aspirasi rakyat sangat dibutuhkan untuk membuat kinerja anggota DPR maupun DPRD lebih baik ke depannya. Maka itu DPD PDIP Jawa Timur akan membuat mekanisme evaluasi atas kinerja DPRD Jaw Timur.
"Untuk mengukur kinerja anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan se-Jawa Timur bekerja untuk rakyat atau tidak, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur membuat mekanisme evaluasi atas kinerja anggota DPRD kabupaten/kota, dan provinsi se-Jatim," katanya.
Ia menjelaskan nantinya DPD PDIP Jawa Timur akan menyiapkan beberapa hal untuk menjadi tolak ukur evaluasi kinerja para legislator PDIP itu. Terkhusus, kata dia, hal yang menyangkut tanggungjawab sebagai wakil rakyat.
Pertama, DPD PDIP Jawa Timur akan melihat bagaimana para legislator partai banteng moncong putih itu menindaklanjuti aduan masyarakat lewat rumah aspirasi.
"Memiliki rumah aspirasi, baik itu di rumah pribadinya, maupun rumah aspirasi yang mereka sewa atau bangun sendiri. Dan melakukan evaluasi atas kinerja rumah aspirasi tersebut, seperti seberapa banyak pengaduan rakyat, dan bagaimana tindak lanjut atas pengaduan tersebut," ujar dia.
Selanjutnya, DPD PDIP akan melihat tingkat kehadiran para anggota DPRD fraksi PDIP dalam rapat kerja hingga kontribusinya dalam perumusan Perda.
"Mengukur tingkat kehadiran pada rapat rapat di DPRD, serta kinerja legislasinya, keikutsertaan dalam proses berkualitas dalam perumusan perda, seberapa intensifnya pengawasan yang dilakukan terhadap para OPD yang menjadi mitra kerja komisinya, serta pengawasan terhadap penggunaan APBD," katanya.
Said mengatakan pihaknya juga akan menilai tingkat intensitas legislator PDIP di Jawa Timur berkomunikasi dengan rakyat, baik secara langsung maupun di media sosial.
Ketua PDIP Jawa Timur Said Abdullah.
- VIVA.co.id/Nur Faishal (Surabaya)
"Mengukur tingkat kepatuhannya atas kedudukannya sebagai anggota DPRD untuk ikut menyukseskan program program prioritas pemerintah pusat dan daerah yang baik untuk rakyat," katanya.
Selain itu, legislator PDIP juga akan dinilai keaktifannya di acara partai tingkat PAC, DPC hingga DPD. Selain itu, DPD PDI Perjuangan Jatim menginstruksikan kepada seluruh pengurus mulai dari ranting, PAC, DPC dan DPD untuk membuka kantor-kantor partai sebagai rumah pengaduan rakyat terhadap kebutuhan aspirasi yang perlu mereka sampaikan
"Dari laporan kinerja diatas khususnya yang menyangkut kinerja para anggota DPRD dan aspirasi rakyat disampaikan kepada kantor kantor PDI Perjuangan di Jawa Timur, DPC dan DPD PDI Perjuangan se-Jatim akan menyampaikannya terbuka kepada publik secara berkala," pungkasnya.
