Temui Pimpinan KPK, Gubernur Pramono Minta Dilakukan Pengawasan Menyeluruh di Pemprov Jakarta

Jakarta, VIVA – Gubernur Jakarta, Pramono Anung, telah rampung bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diwakili Wakil Ketua Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono. Pramono mengatakan, dalam kepemimpiannya di Jakarta ini, menginginkan agar KPK turut pendampingi. 

"Intinya adalah, pemerintah DKI dalam kepemimpinan saya, saya ingin segala sesuatunya dilakukan pendampingan," ujar Pramono Anung di Gedung KPK Jakarta, Senin 24 Maret 2025.

"Pengawasan secara menyeluruh mulai dari perencanaan, penganggaran, kemudian pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, kemudian hal yang berkaitan dengan barang milik daerah, dan yang terakhir adalah area monitoting center for prevision untuk pencegahan," sambungnya.

Sekretaris Kabinet era Presiden Jokowi itu menjelaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta dibawah kepemimpinannya ingin memperbaiki segala hal terutama di ranah pemberantasan korupsi. Dia menyebut salah satu yang mesti diawasi yakni Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Dengan demikian, apa yang kami lakukan hari ini mudah-mudahan akan memperbaiki sistem pemerintahan di Jakarta, clean and good government-nya lebih baik dan juga lebih terukur," kata mantan Sekjen DPP PDIP itu.

Pramono juga diingatkan terkait dengan kasus-kasus dugaan rasuah lama di Pemprov Jakarta.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK, Cahya Hardianto Harefa berharap sinergi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa tetap berjalan sesuai dengan rencana.

"Tadi pimpinan juga mengingatkan beberapa hal, termasuk di dalamnya pengadaan barang dan jasa. Kemudian juga hal-hal yang mungkin pernah terjadi di provinsi lain, tadi juga disampaikan agar jangan sampai itu terjadi di Jakarta," ujar Cahya.

Kemudian, kata Cahya, pimpinan KPK juga meminta kepada Pramono Anung untuk mengoptimalisasi pendapatan daerah. Tak lupa, Pemprov Jakarta juga diminta untuk melakukan efisiensi ditengah tingginya anggaran daerah.

Kasus Jual Beli Kuota Haji, KPK Segera Panggil Eks Menag Gus Yaqut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkembangan penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait kuota haji khusus.

VIVA.co.id

26 Juli 2025