Aparat Diminta Investigasi Dugaan Serangan Siber ke Sistem Bank DKI

Jakarta, VIVA - Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah meminta semua pihak tidak terburu-buru menyimpulkan adanya serangan siber dalam pemeliharaan sistem Bank DKI, yang berujung peniadaan sementara fitur transfer antar bank dan QRIS.

Ia menilai perlu ada penelusuran lebih lanjut terkait hal ini. Terlebih, proses pemulihan sistem yang dilakukan Bank DKI terus menunjukkan perkembangan positif dengan dibuka kembalinya layanan transfer antar bank di ATM Bank DKI.

Trubus mengakui persoalan ini tidak bisa dianggap remeh. Sebab, Bank DKI selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta bidang perbankan memiliki tanggung jawab pada nasabah yang tidak sedikit jumlahnya.

"Jadi harus secepatnya mengantisipasi, artinya melakukan semacam investigasi gitu. Apakah di situ ada unsur kesengajaan seperti serangan siber," ujar Trubus dikutip pada Rabu, 9 April 2025.



Bank DKI

Photo :

• Bank DKI

Ia juga mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang telah memberikan perhatian khusus kepada persoalan ini. 

“Gubernur Pramono pun telah memberikan kepastian bahwa Bank DKI telah menjamin dana nasabah tetap aman” kata Trubus.

Mengenai serangan siber, Trubus menyebut hanya aparat hukum yang bisa menyimpulkannya. Sebelum ada penjelasan resmi soal itu, semua pihak tak boleh berspekulasi terlalu jauh.

"Karena ini kan sistem IT. Jadi kalau ada kesengajaan, nah nanti tinggal ini ada entry point aparatur penegak hukum untuk menginvestigasi. Karena kalau ini kan memang itu ada unsur kesengajaan, sudah termasuk perbuatan melawan hukum," kata Trubus.

Selain itu, Trubus juga meminta tak ada pihak yang memanfaatkan momen ini untuk menjatuhkan lainnya. Penyelesaian layanan publik harus jadi prioritas agar keresahan masyarakat bisa dihilangkan.

"Jangan sampai saling menyalahkan dan fokus kepada percepatan pemulihan sistem" pungkasnya.

Halaman Selanjutnya

Mengenai serangan siber, Trubus menyebut hanya aparat hukum yang bisa menyimpulkannya. Sebelum ada penjelasan resmi soal itu, semua pihak tak boleh berspekulasi terlalu jauh.