Pramono Akan Kejar Penunggak Pajak Kendaraan: Mereka Sudah Dapat Fasilitas Jalan

Jakarta, VIVA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo mengungkapkan bahwa akan mengejar para penunggak pajak kendaraan bermotor di Jakarta. Ia menegaskan tak akan memberikan pemutihan pajak kendaraan bermotor di wilayahnya.

Alasannya, Pramono mengatakan bahwa para penunggak telah menikmati berbagai fasilitas dan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah tanpa memenuhi kewajiban membayar pajak. 

"Mereka sudah mendapatkan fasilitas jalan, jembatan, dan berbagai kemudahan lainnya. Masa tidak mau bayar pajak?," ujar Pramono kepada wartawan di Jakarta, Minggu, 27 April 2025.



Ilustrasi Samsat untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Photo :

• VIVA.co.id/Yunisa Herawati

Politikus senior PDIP itu menyatakan Pemprov DKI Jakarta memprioritaskan masyarakat yang membutuhkan, seperti pemutihan biaya pendidikan hingga penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk rumah dan apartemen dengan nilai jual objek pajak (NJOP) tertentu. 

Di sisi lain, Pramono menilai pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak termasuk dalam kategori bantuan yang tepat sasaran.

Ia menjelaskan mayoritas penunggak pajak kendaraan bermotor di Jakarta adalah pemilik kendaraan roda empat yang memiliki mobil kedua, ketiga, atau bahkan lebih.

Dengan kepemilikan aset yang lebih dari satu, kelompok ini dinilai tidak layak untuk mendapatkan keringanan atau pemutihan pajak. Sebaliknya, mereka justru memiliki kemampuan finansial untuk membayar kewajiban mereka kepada negara.

Maka itu, Pemprov DKI Jakarta akan mengambil tindakan tegas untuk mengejar para pengemplang pajak kendaraan bermotor. Selain karena dinilai tidak layak untuk dibantu, para penunggak juga telah menikmati berbagai fasilitas publik yang pembangunannya sebagian besar didanai oleh pajak yang dibayarkan oleh warga negara yang patuh.

"Bagi yang punya mobil dan tidak mau membayar pajak, saya tidak akan memberikan pemutihan. Saya akan kejar mereka," jelasnya.

Halaman Selanjutnya

Dengan kepemilikan aset yang lebih dari satu, kelompok ini dinilai tidak layak untuk mendapatkan keringanan atau pemutihan pajak. Sebaliknya, mereka justru memiliki kemampuan finansial untuk membayar kewajiban mereka kepada negara.