Pramono Pastikan Proses Penerimaan Pasukan Oranye Berdasar Nilai Kriteria Bukan Faktor Ordal
- VIVA.co.id/Fajar Ramadhan
Jakarta, VIVA – Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan bahwa keputusan dalam menentukan anggota Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Jakarta nantinya berdasarkan nilai kriteria.
Pramono memastikan untuk pendaftaran anggota PPSU di tingkat kelurahan maupun walikota akan berjalan adil dan transparan. Dia juga mengultimatum jangan sampai istilah “orang dalam” merusak proses penerimaan.
“Saya bilang supaya ini fairness, tidak ada istilah orang dalam, transparan, keputusan penyelesaian orang itu nanti berdasarkan nilai kriteria yang akan diatur dari balai kota,” ujar Pramono kepada wartawan, Senin, 5 Mei 2025.
Pramono menilai, kuota 1.100 yang dialokasikan untuk para pendaftar PPSU sudah banyak sekali melebihi kuota. Terlebih usai momen lebaran kemarin.
“Karena memang kemarin setelah lebaran, yang arus mudiknya pada waktu itu berkurang, yang datang bertambah. Dan yang datang bertambah inilah yang kemudian mereka banyak mencari peluang bekerja, salah satunya di PPSU,” kata Pramono.
Pasukan oranye segera membersihkan jalan usai aksi PA 212.
- VIVA/ Fajar Ginanjar Mukti.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa pada periode saat ini Pemerintah Provinsi Jakarta mengalokasikan 1.100 lowongan untuk petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) alias pasukan oranye.
Pramono menekankan bahwa pada Periode selanjutnya untuk penerimaan petugas PPSU dengan alokasi sekitar 506 pendaftar yang akan dilaksanakan pada awal tahun depan atau akhir tahun ini.
“Kami sudah mengumumkan lowongan ini untuk 1.100 pada saat ini dan di awal tahun depan atau akhir tahun ini akan tambah 506,” ujar Pramono dikutip Jumat, 25 April 2025.
Pramono memastikan pendaftaran petugas PPSU bakal transparan karena dirinya ingin menghilangkan persepsi soal ‘orang dalam’ (ordal).
“Karena saya ingin isu tentang ordal ini betul betul bisa dihilangkan dalam rekrutmen,” ucap dia.
Pramono soal Parkir Ilegal: Tak Berizin, Pantas Disegel!
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mendukung penuh langkah Dinas Perhubungan dan Pansus Perparkiran DPRD DKI yang menyegel parkir tak berizin di kawasan Jakarta Timur.
