Copot Bendera Pemuda Pancasila, Kapolres Jakpus: Gak Ada Ruang Buat Premanisme!
Selasa, 13 Mei 2025 - 18:16 WIB
Sumber :
- VIVA.co.id/Fajar Ramadhan
Jakarta, VIVA – Jajaran kepolisian di Polsek Metro Tanah Abang melakukan penertiban sejumlah atribut organisasi masyarakat yang dipasang ilegal di wilayah Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Mei 2025.
Baca Juga :
Temuan Komnas HAM: Ada Unsur Perencanaan dalam Kasus Oknum TNI Tembak Mati 3 Polisi di Lokasi Sabung Ayam
Giat penertiban tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Sub Unit Reserse Kriminal Inspektur Polisi Dua Wayan M.A dan lima personel gabungan serta tokoh masyarakat setempat.
Salah satu atribut ormas yang ditertibkan yakni bendera milik ormas Pemuda Pancasila yang sebelumnya terpasang di Pos Jl. Tenaga Listrik.
Penertiban dan penurunan atribut dilakukan secara kondusif oleh anggota ormas sendiri atas nama Gazilbi dengan adanya koordinasi dengan pihak kepolisian.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Besar Polisi Susatyo Purnomo Condro menekankan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk tindakan Penegakan hukum atas pelanggaran ketertiban umum.
“Tidak ada ruang bagi premanisme di Jakarta Pusat. Atribut-atribut ilegal harus dicopot demi menjaga ketertiban dan mencegah potensi konflik antar kelompok masyarakat,” ujar Susatyo.
Penertiban tersebut juga dilakukan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, yang melarang pemasangan atribut tanpa izin di fasilitas umum.
Penertiban juga dipastikan bakal dilaksanakan di wilayah lain apabila masih ditemukan atribut ormas yang ilegal terpasang.
“Kami ingin memastikan semua pihak patuh pada aturan. Premanisme dalam bentuk apa pun tidak boleh dibiarkan berkembang,” ucap Susatyo.
Sementara itu, Kapolsek Metro Tanah Abang, Komisaris Polisi Haris Akhmad Basuki, menyampaikan dalam kegiatan tersebut pendekatan persuasif tetap diutamakan.
“Kami berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan warga. Syukurlah, kesadaran ormas cukup tinggi dan mereka bersinergi dalam menjaga kondusifitas wilayah,” kata Haris.
Halaman Selanjutnya
Penertiban tersebut juga dilakukan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, yang melarang pemasangan atribut tanpa izin di fasilitas umum.
