KPK Diminta Periksa Stafsus Menhub
- istimewa
Jakarta, VIVA – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Anti Mafia dan Korupsi Indonesia menggeruduk kantor Kementerian Perhubungan.
Mereka meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Dirjen Perhubungan Udara Maria Kristi Endah Murni yang kini menjadi Staf Khusus (Stafsus) Menteri Perhubungan.
Massa menduga Maria Kristi menjadi mafia berkedok pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Diduga kuat telah menciptakan disharmoni, keresahan, dan suasana yang tidak sehat bagi jalannya tata birokrasi,” kata Fajar, koordinator Aliansi Rakyat Anti Mafia dan Korupsi Indonesia, Rabu, 3 Juli 2025.
Fajar menambahkan, Maria Kristi justru dengan statusnya itu menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi.
Misalnya, Fajar mengungkap bahwa Maria memberikan perlakuan khusus kepada kepada salah satu perusahaan kargo penerbangan swasta yang merupakan milik keluarga menantu atau besan sendiri.
“Dengan memperpanjang runway di bandara dan memperluas area aktivitas kargo, mempermudah segala perizinan,” kata Fajar.
Tidak hanya itu, ungkap Fajar, Maria Kristi juga diduga menempatkan orang-orang yang “mudah diatur" dalam Balai Kalibrasi Ditjen Perhubungan Udara di Tangerang yang merupakan "lahan basah" sumber pemasukan Kemenhub,
“Diduga menerima setoran dalam bentuk uang, bentuk barang dan kendaraan dan berupa truk dalam jumlah besar,” terang Fajar.
Di internal, diduga Maria merombak pejabat dengan dalih kepentingan Menteri Perhubungan yang diduga kuat terdapat praktik jual beli jabatan.
Yang lebih parah, kata Fajar, diduga Maria kerap mencatut nama Badan Intelijen Negara (BIN) pada beberapa koordinasi program kerja Kemenhub. “Padalah untuk kepentingan pribadi,” kata Fajar.
Lebih jauh, Fajar mengungkap Maria juga diduga menerima aliran dana pada kasus korupsi pengadaan/perijinan dan sertifikasi private jet senilai Rp 1,2 triliun yang menjerat mantan Gubemur Papua Lukas Enembe.
“Menuntut Menteri Perhubungan segera mencopot Maria Kristi dari posisinya saat ini, agar lingkungan Kementerian Perhubungan menjadi sehat dan kondusif lagi,” imbuhnya.
KPK Periksa Dewan Pembina Gaphura di Kasus Korupsi Kuota Haji
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Haji, Umrah dan Wisata Halal Nusantara (Gaphura) Muharom Ahmad.
