Dihentikan Polisi, Perempuan Ini Diminta Tunjukkan SIM Jakarta, Bagaimana Aturannya?

Jakarta, VIVA – Cuplikan video menampilkan cekcok antara perempuan pengemudi mobil dengan seorang anggota polisi lalu lintas (Polantas), viral di media sosial.

Dalam unggahan video yang dibagikan akun Instagram @_thinksmart.id, terlihat Polantas tersebut meminta Surat Ijin Mengemudi (SIM), dan menyinggung soal “mutasi data” kendaraan yang ia nilai tak relevan.

"SIM-nya Harus Jakarta, Katanya"

Dalam narasi unggahan, pengunggah menyatakan bahwa istrinya diberhentikan saat berkendara di jalan tol. Padahal, menurut pengakuannya, semua dokumen kendaraan seperti STNK dan SIM sudah lengkap dan sah.

Namun, kata dia, hal aneh terjadi saat polisi justru mempertanyakan asal penerbitan SIM. Polisi disebut meminta SIM Jakarta, seolah-olah hanya pemilik SIM dari Jakarta yang boleh mengemudi di wilayah ibu kota.

“Eh malah minta SIM yang Jakarta katanya. Jadi nyetir di Jakarta, harus pakai SIM Jakarta ya pak polisi? Baru tau,” tulis narasi unggahan, Jumat, 18 Juli 2025.

Tak hanya itu, alasan lain yang dikemukakan oleh petugas membuat situasi makin membingungkan. Polisi disebut menuding adanya data mutasi yang belum sinkron “nyangkut”.

Mutasi merupakan istilah teknis yang biasanya merujuk pada kendaraan yang berpindah daerah registrasi. Namun menurut pengakuan pengunggah video, kendaraan istrinya bukan mobil mutasi.

“Dan ini yang parah, katanya DATA MUTASI masih nyangkut. Sedangkan mobilnya, bukan MOBIL MUTASI. Maksudnya apa, Bapak Polisi yang terhormat?” tambahnya.

“Kalau warganya sendiri mau dikerjain sama yang katanya pelindung dan pengayom, mau jadi apa negara ini?” demikian narasi unggahan.

Tidak Ada Aturan SIM Harus Sesuai Wilayah Berkendara

Sebagai informasi, sesuai Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib memiliki SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan. Namun, tidak ada aturan yang menyatakan SIM harus diterbitkan dari domisili tempat berkendara. Artinya, SIM dari daerah manapun tetap sah untuk digunakan di seluruh wilayah Indonesia.

Bahkan, Kepala Induk PJR Cipularang, Kompol Joko Prihantono menyatakan SIM Nasional yang saat ini dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) bisa digunakan di beberapa Negara.

Sebagai informasi tambahan, mulai 1 Juni 2025, Surat Izin Mengemudi (SIM) Indonesia sudah dapat digunakan secara resmi di negara-negara ASEAN. Hal ini dimungkinkan setelah adanya penyesuaian dengan menjadikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor SIM. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari integrasi sistem administrasi berkendara dengan dokumen negara lainnya, seperti KTP, BPJS, dan NPWP.

Dengan sistem ini, SIM domestik Indonesia dapat diakui keabsahannya di beberapa negara ASEAN, mengacu pada perjanjian bertajuk “Agreement on the Recognition of Domestic Driving License Issued” yang ditandatangani pada 7 September 1985 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Perjanjian tersebut kemudian diperluas cakupannya sejak 1997, dan mulai mencakup negara-negara seperti Vietnam, Laos, Myanmar, hingga Kamboja sejak tahun 1999.

Namun demikian, tiap negara tetap memiliki kebijakan tersendiri mengenai penggunaan SIM Indonesia. Misalnya, di Singapura, pemilik SIM Indonesia hanya diperbolehkan mengemudi selama 12 bulan setelah kedatangan.

Adapun mengenai istilah “mutasi data”, biasanya merujuk pada proses mutasi kendaraan bermotor dari satu wilayah ke wilayah lain, yang akan memengaruhi plat nomor kendaraan dan pencatatan kepemilikan. Jika kendaraan tersebut tidak dalam proses mutasi, seharusnya tidak ada alasan untuk pemberhentian terkait data tersebut, kecuali terdapat kesalahan teknis pada sistem.

Halaman Selanjutnya

Mutasi merupakan istilah teknis yang biasanya merujuk pada kendaraan yang berpindah daerah registrasi. Namun menurut pengakuan pengunggah video, kendaraan istrinya bukan mobil mutasi.