Alasan Pramono Angkat Jubir Anies Baswedan Jadi Komisaris Jakpro
- Yeni Lestari/VIVA
Jakarta, VIVA – Gubernur Jakarta, Pramono Anung angkat bicara soal juru bicara (jubir) eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan, Sahrin Hamid yang diangkat sebagai Komisaris PT Jakarta Propertindo atau Jakpro.
Pramono menjelaskan, ada dua pertimbangan sebelum memutuskan mengangkat seseorang menjadi komisaris.
"Pertama, tentunya saya harus mengenal yang bersangkutan. Yang kedua adalah kredibilitas ," kata Pramono kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Agustus 2025.
Dia lantas mencontohkan saat penunjukkan Prasetyo Edi Marsudi sebagai Ketua Dewan Pengawas PAM Jaya. Salah satu pertimbangannya kata Pramono karena Prasetyo sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta selama dua periode.
"Karena memang selama ini beliau ini kan sudah dua periode menjadi ketua DPRD tentunya kan tahu urusan PAM dan saya membutuhkan itu," tutur dia.
"Jadi hampir semua yang saya angkat adalah orang-orang, walaupun tentunya saya harus mengenal yang bersangkutan, adalah orang-orang yang memang mempunyai kapasitas untuk itu," pungkas Pramono.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jakarta, Pramono Anung merombak jajaran dewan komisaris PT Jakarta Propertindo atau Jakpro. Salah satu yang mengisi jabatan komisaris itu adalah juru bicara (jubir) Anies Baswedan, Sahrin Hamid.
Sahrin Hamid selama ini dikenal sebagai orang dekat eks Gubernur Jakarta, Anies Baswedan dan pernah menjadi jubir pada Pilpres 2024. Selain itu, Sahrin juga diketahui menjabat sebagai Ketum Ormas Gerakan Rakyat.
Adapun perubahan jajaran dewan komisaris ini disusun berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS).
VP Corporate Secretary PT Jakpro, Yeni Widayanti mengatakan perubahan jajaran komisaris ini merupakan upaya penyegaran struktur pengawasan perusahaan dalam memperkuat tata kelola dan efektivitas organisasi.
“Susunan ini mencerminkan kesinambungan dan komitmen Jakpro dalam memperkuat aspek pengawasan serta memberi ruang bagi perspektif baru dalam menjawab tantangan pembangunan kota,” kata Yeni dalam keterangan tertulis, Senin, 4 Agustus 2025.
Prabowo Ingin Komisaris Benahi BUMN, Bukan Cari Tantiem dan Insentif
Anggota Dewan Komisaris BUMN dan anak usaha, tidak diperkenankan mendapatkan tantiem, insentif.
