Lahan Seluas 800 Hektar di 2 Desa Kabupaten Bogor Jadi Jaminan Utang Bank, Pelayanan Pertanahan Warga Diblokir
- tvOne
Bogor, VIVA – Warga di dua desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tengah dirundung keresahan. Lahan dengan total luas sekitar 800 hektar di Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, disebut-sebut menjadi jaminan utang bank dan kini dilaporkan akan segera dilelang.
Masalah ini mencuat setelah beredar informasi bahwa tanah adat di kawasan tersebut pernah dijadikan agunan dalam pinjaman ke bank swasta sejak puluhan tahun lalu.
Berdasarkan dokumen dari Desa Sukaharja pada 1983, tanah adat seluas 406 hektar yang berbatasan dengan Desa Sukawangi tercatat masuk sebagai jaminan pinjaman. Persoalan ini berkaitan dengan sengketa lahan sitaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Sekretaris Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Adi Purwanto, menjelaskan asal mula persoalan ini.
Kantor Desa Sukaharja, Kabupaten Bogor
- tvone
“Berawal dari PT Bank Perkembangan Asia, Darmawan memberikan pinjaman kepada H. Madrawi selaku Direktur PT Perkebunan dan Peternakan Nasional Gunung Jatus satu pada waktu itu dengan jumlah anggaran pinjaman Rp850 juta dengan anggunan kurang lebih 406 hektar,” ujar Sekdes Desa Sukaharga Adi dikutip tvOne, Selasa 23 September 2025.
Layanan Pertanahan Diblokir
Adi menuturkan bahwa saat ini desanya mengalami pemblokiran dalam urusan administrasi pertanahan. Meski begitu, ada sedikit kelonggaran dari aparat hukum untuk mengurus dokumen dengan prosedur tertentu.
“Untuk sementara, desa kami diblokir dalam pelayanan administrasi pertanahan. Tapi pada tahun 2025 itu dari kejaksaan sudah memberikan keleluasaan untuk mengurus administrasi pertanahan, tapi harus mekanismenya harus ke BPN dulu. Harus diplotting dulu bidang tanah yang akan diurus administrasinya. Otomatis kan itu tambah biaya,” ungkapnya.
Upaya penyelesaian sudah pernah ditempuh melalui musyawarah desa dan audiensi dengan DPR Kabupaten Bogor. Hasilnya, ada pembukaan blokir, meski dalam praktiknya pengurusan sertifikat belum sepenuhnya bisa berjalan.
“Tetapi yang 445 hektar itu tetap di-plotting, belum bisa proses balik nama atau kepengurusan surat-suratnya,” katanya.
Kabar bahwa lahan tersebut akan dilelang membuat keresahan warga semakin besar. Mereka mendesak agar masalah ini cepat dituntaskan dan pemblokiran segera dicabut.
“Warga masyarakat berharap perusahaan ini cepat kelar, buka blokir secepatnya,” harapnya.
Sementara itu, status kepemilikan lahan yang sudah bersertifikat menjadi pertanyaan besar bagi warga.
Kesal Truk Tambang Lalu Lalang di Siang Hari, Warga Parungpanjang Gerudug Pos Dishub
Warga Parungpanjang geram truk tambang bebas melintas siang hari. Pos Dishub digeruduk karena petugas kedapatan santai. Dishub klaim jam istirahat, warga tuntut ketegasan
