Massa Demo Kementerian Haji Umroh, Ternyata Ini Penyebabnya
- Dok. Istimewa
Jakarta, VIVA - Ratusan massa dari organisasi Masyarakat Pemerhati Haji (MPH) menggelar aksi di depan Kementerian Haji dan Umroh di kawasan Jakarta Pusat, Selasa 30 September 2025.
Aksi ini didasari ada dugaan monopoli dalam kepengurusan ibadah haji dan umroh. Hal itu diungkap Koordinator Masyarakat Pemerhati Haji, Ali.
"Yaitu terkait adanya monopoli perusahaan dengan satu individu yang sama," kata Ali.
Ali menyebut, hal ini bertentangan dan melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh.
"Dan tentunya ini bagian dari dugaan monopoli tentang layanan masyair," tutur dia.
Ia meminta kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengambil langkah dengan adanya temuan mereka. Selain itu, Ali menyarankan agar menambah jumlah syarikah setidaknya empat atau lima. Sebab, hal ini dapat meningkatkan pelayanan serta kenyamanan untuk para jemaah dalam urusan haji dan umroh.
"Jika hanya dua syarekah yang direkomendasikan, maka kami yakin pasti ada lagi masalah pelayanan dan kenyamanan yang tidak teratasi secara struktural dan sistematis," kata Ali.
Gus Irfan Datangi KPK, Bahas Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Haji
KPK terima audiensi Menteri Haji dan Umrah untuk membahas berbagai aspek pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji
