Asik! Tarif Transjakarta, MRT, hingga LRT Cuma Rp80 saat HUT TNI 5 Oktober
- Istimewa
Jakarta, VIVA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengumumkan akan memberlakukan tarif khusus transportasi umum di Jakarta saat HUT ke-80 TNI pada Minggu, 5 Oktober 2025.
Masyarakat, kata Pramono bisa menggunakan layanan transportasi umum yang dikelola Pemprov DKI dan LRT Jabodebek hanya dengan tarif Rp80.
"Tanggal 5 Oktober, semua transportasi yang dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta, yaitu TransJakarta, MRT Jakarta, LRT, dan juga LRT Jabodebek dan Mikrotrans, semuanya bayarnya 80 rupiah," kata Pramono kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 1 Oktober 2025.
Pramono menuturkan, tarif khusus moda transportasi publik pada puncak perayaan HUT TNI menjadi bentuk apresiasi kepada prajurit yang selama ini menjaga bangsa.
"Kami, pemerintah Jakarta memberikan apresiasi kepada TNI yang selama ini mengawal bangsa ini, pada hari tersebut, semua transportasi yang dikelola oleh Pemerintah Jakarta, LRT Jabodetabek, semuanya dikenakan tarif 80 rupiah," ujar dia.
140 Ribu Pasukan dan 152 Ranpur Dikerahkan
Dalam perayaan HUT ke-80 TNI kali ini, sekitar 140 ribu pasukan akan diturunkan. Selain itu, sebanyak 152 kendaraan tempur (ranpur) juga akan ikut memeriahkan jalannya acara di Monas.
Hal itu diungkap langsung Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Mayjen TNI Yusri Nuryanto, turun langsung mengecek kesiapan pengawasan lalu lintas dan parkir pada Senin, 22 September 2025.
“Saya mohon, masing-masing perorangan bertanggung jawab terhadap apa yang nanti kita akan laksanakan,” tegas Yusri.
Untuk mendukung pengamanan lalu lintas dan parkir, dikerahkan sekitar 800 personel gabungan dengan 20 unit kendaraan kawal, baik roda dua maupun roda empat.
“Untuk pengamanannya kita akan melihat frekuensi masif atau tidaknya kegiatan di sini. Kalau memang itu memang masif ya semuanya kita akan full bermain, tapi kalau masih parsial kita menggunakan sesuai dengan kebutuhan,” kata Yusri.
Dari OJK ke Bank Jakarta, Purbaya Bakal Alihkan Peruntukan Lahan Negara di SCBD
Dukungan Purbaya pada rencana Pemprov DKI Jakarta itu akan dilakukan melalui skema konsesi, dengan durasi 50 tahun dan pendapatan 30 persen dari pemanfaatan gedung itu.
