Sopir Bus Damri Mogok, Ini Langkah Kemenhub

Suasana di pangkalan Damri di Terminal Bus Trans Citra Raya, Cikupa, Tangerang.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Sherly

VIVA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) serius menangani persoalan mogoknya sejumlah pengemudi bus Damri di Bandara Soekarno-Hatta. Bahkan, jika persoalan itu tidak segera diselesaikan oleh Damri, pemerintah akan mengambil langkah lain. 

Atasi Kemacetan TB Simatupang dan Wilayah Lain di Jakarta, Kemenhub Ungkap Strateginya

"Sementara ini masih (mogok}, saya akan cek terus, akan kontak terus direktur-direktur yang ada di Damri untuk segera menangani ini. Kalau tidak langkah-langkah lain akan kita ambil," kata Direktur Angkutan Jalan Kemenhub Ahmad Yani di Yogyakarta, Sabtu, 6 Juli 2019.

Dia menjabarkan, pihaknya membuka kemungkinan kesempatan bagi perusahaan penyedia bus lainnya, seperti Perum PPD. Jika PPD sudah masuk ke bandara, Damri disebut akan memiliki pesaing dan situasinya akan berbeda. 

Kemenhub Sebut Perpanjangan Rute LRT Jabodebek dan MRT Diserahkan ke Swasta

"Kan sudah ada Blue Bird juga sudah ada memang harus begitu, enggak boleh cuma satu operator yang melayani satu titik sehingga terjadi monopoli. Kalau mogok gini kita susah semua," ujarnya. 

Soal komunikasi dengan Kementerian BUMN, Yani mengatakan, untuk saat ini belum dilakukan. Saat ini dia akan langsung ke Bandara Soekarno-Hatta untuk menggelar rapat dengan Damri dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub. 

Kemenhub Ungkap Nasib Perpanjangan Rute KRL Jabodetabek hingga Karawang

Untuk persoalan sistem e-ticketing di bandara, Yani mengatakan, memang butuh waktu untuk penyempurnaannya. Dalam hal ini, Damri bekerja sama dengan PT Telkom untuk membangun sistem. 

"Mungkin masih ada celah-celah yang ada kekurangan misalnya software atau hardware-nya yang jalannya kurang baik, ya kalau kurang baik harus diganti dengan yang lebih baik. Kalau software bisa di-hack ya mereka harus perbaiki itu," katanya. 
 

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub RI Muhammad Masyhud (kedua kiri)

Kemenhub Gelar Kampanye Keselamatan Pelayaran Bagi Para Nelayan

Kampanye keselamatan pelayaran ini digelar untuk memastikan setiap kapal di bawah GT 7 dilengkapi dengan dokumen status hukum dan alat keselamatan yang memadai.

img_title
VIVA.co.id
25 September 2025